PIKIRAN RAKYAT - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo berharap pihaknya dilibatkan dalam penyusunan program makan siang gratis yang digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto. Terlebih, BKKBN-lah yang mengantongi data stunting di tanah air. Namun hingga saat ini, Hasto mengaku belum ada pembahasan antara presiden terpilih dengan BKKBN terkait program tersebut.

“Sampai hari ini secara resmi belum ada penunjukkan untuk katakanlah masuk dalam persiapan tim program makan siang gratis,” kata Hasto di Kompleks Senayan, Jakarta Pusat.

Hasto menjelaskan BKKBN punya rincian data keluarga berisiko tinggi terkena stunting yang akan memudahkan Prabowo dalam merancang program makan siang gratisnya. Data tersebut diperbarui secara berkala, sehingga dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

“Kalau di kita mungkin keterbatasan anggaran, paling tidak usulan kami keluarga berisiko tinggi stunting yang sudah kami tapis di BKKBN by name by address-nya ada. Itulah yang menjadi sasaran utama,” ujarnya.

Meski demikian, BKKBN paham betul program tersebut tidak akan dibebankan sepenuhnya kepada mereka, mengingat anggaran yang terbatas. Namun, Hasto ingin BKKBN tetap dilibatkan dalam program bantuan yang tujuannya mencegah stunting itu.

“Kalau memang cukup uangnya kan semua. Tetapi saya yakin pemerintah pasti punya keterbatasan, sehingga usulan yang tentu kalau kami sudah siap bahwa di antaranya sasarannya seperti itu (keluarga berisiko stunting)” kata Hasto.

Masuk RAPBN 2025

Presiden Joko Widodo buka suara soal program makan siang gratis Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program tersebut dibahas Jokowi saat menggelar rapat kabinet paripurna bersama menteri-menterinya Senin, 4 Maret lalu.

Jokowi menegaskan belum ada pembahasan mendalam terkait program unggulan paslon 02 itu. Dia hanya meminta para menteri memasukkan makan siang gratis ke dalam RAPBN demi memudahkan pekerjaan pemerintahan baru.

“Gak ada (pembahasan mendalam), yang ada hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam Rencana Anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.

Jokowi mengatakan dia dan kabinetnya ingin mengefektifkan sistem penganggaran presiden dan wakil presiden terpilih nanti, sehingga tidak perlu mengajukan anggaran itu dari nol ke DPR.

“Supaya (program presiden) terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR,” ujar Jokowi.

Merespons gejolak publik yang mempertanyakan campur tangan presiden dalam program tersebut, Jokowi menegaskan hanya menyinggung permukaannya saja.

“Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna. Kemarin belum memutuskan tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan,” kata ayah Gibran itu.***