LENGKONG, AYOBANDUNG.COM - Pengelola objek wisata di Jawa Barat merespons imbauan tersebut dengan beragam pendapat.

Herrie, salah satu pengelola objek wisata, mengekspresikan keheranannya terhadap pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap study tour.

Menurutnya, pembatasan seharusnya diberlakukan pada regulasi terkait transportasi yang tidak memiliki izin, sertifikasi driver, dan audit terhadap perusahaan transportasi untuk memastikan penggunaan bus yang aman.

Baca Juga: Diduga Kuat, Parpol Sepakati Koalisi Pilkada Depok Tanpa PKS, Kenapa?

Imbauan terkait pelaksanaan study tour dari Pemerintah Daerah Jawa Barat tertuang dalam Surat Edaran (SE) yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2024. Lewat SE tersebut, bupati dan wali kota diminta untuk memperhatikan tiga hal penting dalam pelaksanaan study tour.

Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah bahwa kegiatan study tour satuan pendidikan disarankan untuk dilaksanakan di dalam kota, di wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan mengunjungi pusat perkembangan ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata edukatif lokal.

Hal ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di Provinsi Jawa Barat. Namun, ada pengecualian bagi satuan pendidikan yang telah merencanakan dan menjalin kontrak kerja sama untuk study tour di luar Provinsi Jawa Barat yang tidak dapat dibatalkan.

Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, menanggapi permasalahan ini dengan menekankan pentingnya koordinasi dan penanganan masalah inti yang berkaitan dengan kecelakaan bus yang sering terjadi.

Baginya, hal utama bukanlah study tour itu sendiri, melainkan fasilitas transportasi dan kehandalan SDM yang mengemudi bus tersebut.

Baca Juga: Eko Patrio Bakal Jadi Calon Menteri Prabowo - Gibran? Ini Tanggapannya

Terkait pembatasan yang diberlakukan, pemerintah memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan peserta study tour.

Namun, tanggapan dari pengelola objek wisata menyoroti aspek regulasi terkait transportasi yang dianggap lebih penting untuk diperhatikan.

Dalam menyikapi hal ini, perlu adanya keseimbangan antara mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui study tour dengan memastikan keamanan dan kenyamanan peserta.

Komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, pengelola objek wisata, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut.

Diharapkan dengan adanya dialog yang terbuka dan konstruktif, dapat ditemukan solusi yang memadai untuk memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan study tour di Jawa Barat.***