Sentimen
Informasi Tambahan
Kab/Kota: Tel Aviv
Tokoh Terkait
Israel Genting, PM Netanyahu Bakal Wajibkan Yahudi Ultra-Ortodoks Perang Lawan Hamas
iNews.id
Jenis Media: Nasional

TEL AVIV, iNews.id - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) untuk mewajibkan warga Yahudi ultra-Ortodoks mengikuti wajib militer. Perekrutan warga Yahudi ultra-Ortodoks ke dalam militer sudah menjadi perdebatan sejak lama.
Israel menghadapi perang terpanjang sejak puluhan tahun menghadapi para pejuang Palestina di Jalur Gaza. Sebelumnya Israel telah memperketat aturan wajib militer.
Baca Juga
PM Benjamin Netanyahu Dituntut untuk Mundur oleh Ratusan Demonstran di Tel Aviv
Kantor perdana menteri Israel, Rabu (15/5/2024), menyatakan Netanyahu berusaha menjembatani perpecahan sosial dan politik terkait kontroversi keterlibatan Yahudi ultra-Ortodoks di militer. Dia kembali meminta dukungan kepada semua pihak di parlemen yang sebelumnya telah mendukung RUU tersebut.
Keterlibatan Yahudi ultra-Ortodoks di militer semakin intensif dibahas tahun ini di tengah perang di Gaza serta front lain. Israel kehilangan lebih dari 600 tentara sejak perang melawan Hamas pada 7 Oktober 2023 dan ribuan lainnya luka.
Baca Juga
Erdogan: Hitler pun Iri dengan Genosida yang Dilakukan Netanyahu
Sebagian besar tentara Zionis yang tewas merupakan kalangan sekuler yang mengikuti wajib militer.
Koalisi pemerintahan Netanyahu, termasuk dua partai ultra-Ortodoks, beralasan pengecualian kelompok ekstrem Yahudi itu dari kewajiban perang bertujuan untuk menjaga prinsip atau keyakinan. Mereka sengaja dijauhkan dari militer karena berpotensi bisa bersinggungan dengan pemahaman atau nilai-nilai konservatif.
Baca Juga
Netanyahu Murka! Presiden Kolombia Gustavo Petro Serukan Penangkapannya atas Perang di Gaza
Masalah ini memicu protes di kalangan Yahudi ultra-Ortodoks yang populasinya 13 persen dari total 10 juta penduduk Israel. Warga ultra-Ortodoks diperkirakan terus bertambah mencapai 19 persen pada 2035.
Penolakan mereka untuk ikut dalam perang telah memicu perpecahan berkepanjangan di kalangan masyarakat Israel.
Baca Juga
UEA Tolak Ide Netanyahu soal Partisipasi di Pemerintahan Jalur Gaza Pascaperang Israel-Hamas
Penghapusan wajib militer terhadap komunitas Yahudi ultra-Ortodoks menyebabkan mereka tak bisa mendapat pekerjaan. Oleh karena itu mereka hanya menjadi beban pemerintah dan pembayar pajak kelas menengah yang sekuler.
Selain Yahudi ultra-Ortodoks, warga keturunan Arab juga dikecualikan dari wajib militer. Populasi mereka di Israel mencapai 21 persen dari total penduduk.
Wajib militer diterapkan kepada pria dan wanita Israel yang sudah memasuki usia 18 tahun. Pria menjalani wajib militer selama 32 bulan, sementara wanita 24 bulan.
Editor : Anton Suhartono
Sentimen: negatif (100%)