PIKIRAN RAKYAT – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin menanggapi wacana kabinet gemuk Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, kabinet gemuk sah-sah saja selama perannya dibutuhkan. Meski begitu, Ma’ruf menyebut jumlah kementerian di kabinet Joko Widodo saat ini sudah ideal.

“Kalau jumlah (kementerian) yang sekarang 34 itu cukup ideal, dalam rangka kajian waktu sudah cukup. Tapi (di kabinet berikutnya) bisa saja lebih dari itu kalau bahasa kiainya itu ada lil haajah atau ada keperluan mungkin bisa lebih dari itu,” kata Ma’ruf Amin usai menghadiri Halalbihalal MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Ma’ruf berpesan kepada Prabowo agar semua kursi menteri diisi oleh orang-orang profesional tugas negara bisa tuntas dengan baik. Dia juga mendukung keputusan Prabowo jika memilih menteri dari kalangan ahli atau politikus non-partisan.

“Saya kira tentu harus diisi oleh profesional. Cuma profesional tuh bisa dia merepresentasikan partai-partai politik, bisa juga yang lainnya nanti tergantung negosiasi-negosiasinya,” ujarnya.

“Tapi profesionalnya dari kalangan politisi atau yang non-politisi, apa dari ormas, apa dari profesional murni. Sebab, dalam menjalankan tugas, menteri-menteri harus profesional,” ujar Ma’ruf menambahkan.

Pesan Luhut untuk Prabowo

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mewanti-wanti presiden terpilih Prabowo Subianto untuk tidak mengajak orang toxic bergabung dengan kabinetnya. Sebab menurutnya, orang toxic itu akan menjadi bumerang bagi kabinet.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu, itu akan sangat merugikan kita,” kata Luhut saat menghadiri acara “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, Jumat, 3 Mei 2024.

Pesan tersebut disampaikan Luhut ke Prabowo, berkaca dari pengalamannya berada di pemerintahan Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Dia menyebut salah pilih orang untuk bergabung ke kabinet bisa merepotkan.

Luhut mengatakan pemerintah saat ini tengah berhadapan dengan regulasi-regulasi yang bertentangan dengan kepentingan nasional. Oleh karena itu, ia berpesan kepada Prabowo untuk selektif dalam memilih calon menterinya.

Saat mendapati orang toxic di kabinet, Luhut meminta Jokowi menggantinya karena menjadi hambatan bagi Indonesia untuk maju. Dia menyarankan Jokowi memilih orang-orang yang mampu meningkatkan efisiensi, transparansi aturan, dan mendorong digitalisasi sistem pemerintahan yang terintegrasi.

“Saya bilang ke Presiden, ‘Pak, kalau Bapak tidak berani mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ini (digitalisasi sistem pemerintah yang terintegrasi), kita tidak akan maju. Jadi, kita harus mengganti orang-orang yang tidak setuju dengan ide ini,” katanya.

Dengan digitalisasi tersebut, Luhut yakin pada 2045 mendatang, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat di dunia.