PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat dengan usulan Menko Marinves, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai orang toxic dilarang masuk pemerintahan. Apakah Jokowi mengetahui kepada apa dan siapa maksud ucapan Luhut?

Jokowi menanggapi pesan Luhut kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI terpilih. Jokowi menegaskan tak ada yang keliru dari usul Luhut untuk mengecualikan pihak toxic bagi kabinet baru.

Respons itu diungkap Jokowi usai meresmikan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi atau Indonesia Digital Test House (IDTH), di Jalan Raya Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa, 7 Mei 2024.

"Sudah bener dong. Sudah bener (usulan tersebut), bener (Pak Luhut)," kata Jokowi.

Terkait arah ucapan Luhut, apakah spesifik terhadap satu individu atau kelompok tertentu, Jokowi menolak untuk menjawab. Alih-alih padanya, Jokowi meminta media menanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

"Tanyakan kepada yang menyampaikan. Tanyakan ke Pak Luhut," kata Jokowi.

Pasangan Prabowo-Gibran sudah secara sah terpilih sebagai pemenang Pilpres 2024. Keduanya dapat bekerja secara resmi sebagai RI1 dan RI2 usai dilantik, pada Oktober 2024 mendatang.

Di antara gap waktu hingga pelantikan nanti, Prabowo memastikan ia sudah mulai bergerak untuk membentuk kabinet baru, menyongsong pengembanan tugas sebagai presiden baru, menggantikan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Mendagri Tegaskan Musrenbangnas sebagai Wadah Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah

Luhut pada Prabowo: Orang Toxic Merugikan

Luhut berpesan kepada Prabowo agar tidak membawa orang toxic masuk dalam kabinet pemerintahannya.

"Untuk presiden terpilih, saya bilang jangan bawa orang toxic ke pemerintahanmu," ujarnya dalam acara Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth di Jakarta.

Sebab, menurut Luhut, hal itu justru akan merugikan pemerintahan.

"Itu akan sangat merugikan kita," tutur dia.

Luhut mengungkapkan, pesan itu dilontarkannya bukan tanpa alasan, melainkan sebagai bagian dari pembelajaran dan pengalamannya berada dalam pemerintahan selama 10 tahun terakhir ini.***