FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Polemik seputar warung Madura terus menghangat di tengah-tengah masyarakat, menjadi bahan perbincangan di berbagai meja perkopian.

Isu ini tidak hanya menarik perhatian pemerhati sosial, tetapi juga mendapat sorotan dari kalangan politikus.

Salah satu politikus yang angkat bicara terkait pembatasan jam operasional warung Madura adalah Ferdinand Hutahean dari PDIP.

Dalam komentarnya, Ferdinand memberikan pernyataan yang menohok terhadap isu tersebut.

"Saya pikir mengatur jam operasional warung Madura itu adalah sebuah kebodohan yah," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Senin (29/4/2024).

Dikatakan Ferdinand, pembatasan jam operasional warung Madura hanya akan mengajak masyarakat untuk malas dalam bekerja.

"Justru ini mengajak atau menyuruh masyarakat kita menjadi tidak usah optimali dan tidak usah bekerja maksimal," cetusnya.

"Seolah-olah pemerintah menyuruh masyarakat kita, yah udah kamu bekerja secukupnya aja, gak perlu maksimal," lanjutnya.

Menurut Ferdinand, pembatasan jam operasional merupakan gagasan yang sulit diterima.

"Ini adalah sebuah gagasan bodoh dari pejabat kita, dari pemerintah daerah yang melarang, membatasi jam operasional warung Madura," tukasnya.

Ferdinand bilang, mestinya para pengusaha warung Madura atau kelontong diberikan fasilitas agar lebih berkembang dan pendapatan menjadi lebih meningkat.

"Justru mereka seharusnya difasilitasi, diberikan support yang cukup untuk bisa beroperasi 24 jam," imbuhnya.

Ia pun tidak habis pikir jika jam operasional warung Madura dibatasi hanya karena pengusaha minimarket merasa tersaingi.

"Jangan malah dibatasi dengan alasan tertentu, menghalangi, kalah bersaing, atau membuat persaingan (tidak sehat), tidak demikian," tandasnya.

Lanjut Ferdinand, pemangku kebijakan harus berpikir bagaimana memompa para pengusaha kecil untuk agar bisa bekerja maksimal.

"Bahkan kalau perlu, non stop supaya bisa menghasilkan uang yang lebih banyak," sebutnya.

"Itu mesti dilakukan. Bukan malah membatasinya dengan alasan persaingan yang tidak sehat dan lainnya," sambungnya.

Jika pembatasan jam operasional itu dilakukan, kata Ferdinand, maka semakin memperlihatkan ciri khas pemerintah yang malas bekerja dan cenderung tunduk kepada kepentingan tertentu.

"Itu adalah sebuah ciri khas pemerintah malas kerja dan cenderung tunduk kepada kepentingan kelompok usaha yang ingin mengeruk keuntungan dari masyarakat yang ada," kuncinya.

(Muhsin/fajar)