PIKIRAN RAKYAT - Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selesai setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyampaikan putusan sengketa Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung koalisi itu.

Partai pengusung Anies-Cak Imin—sapaan akrab Muhaimin Iskandar, NasDem, telah memberi isyarat bakal bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres terpilih. Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengungkapkan, dalam kompetisi mesti saling menghargai. "Yang kalah menghargai yang menang, yang menang apalagi. Inilah kekuatan kita seharusnya."

Selain NasDem, Ketua Umum PKB Cak Imin menerima kunjungan Prabowo di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu, 24 April 2024. Dia pun berbicara terkait kerja sama partainya dengan Gerindra, partai Prabowo.

"Alhamdulillah PKB bisa menyampaikan selamat secara langsung kepada Pak Prabowo sebagai capres yang terpilih pada Pemilu 2024 ini," tuturnya menerangkan, seperti dilaporkan Asep Bidin Rosidin.

Cak Imin bilang, PKB selama ini sudah bekerja sama dengan Gerindra, baik di parlemen maupun eksekutif. Atas dasar ITU, pihaknya ingin menjalin kerja sama dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Anies ditinggal partai pendukung

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan selaku pihak pemohon melambaikan tangan sebelum dimulainya sidang perdana perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta pada Rabu. 27 Maret 2024.

Menurut pengamat politik Universitas Andalas Padang Asrinaldi, ada kesan bahwa Anies mulai ditinggalkan partai pendukungnya. "Publik mungkin melihat seperti itu artinya pilpres selesai, jadi Anies tidak dianggap lagi dalam tanda kutip ya," tutur dia, Kamis.

Dia bilang, sejak awal Anies Baswedan memang bukan ketua umum atau kader partai tertentu, tetapi cuma tokoh yang diusung. Narasi perubahan yang dibawa eks Gubernur DKI Jakarta itu selama kampanye pemilu juga mendapat dukungan dari partai yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Asrinaldi menilai, PKB dan NasDem mesti mendengarkan dan mempertimbangkan saran Anies sebelum pindah haluan seperti itu. "Secara etis harus didiskusikan dengan Anies karena Anies kan bagaimana pun bukan hanya sekadar kendaraan ataupun sekadar figur yang diusulkan atau diusung saja, tapi simbol perubahan-lah yang dikampanyekan," tuturnya, seperti dilaporkan Antara.

NasDem selaku salah satu partai yang paling awal mengusung Anies mesti tetap membinanya, lantaran kekalahan Anies, menurutnya, bisa menjadi modal utama guna bertarung kembali di Pilpres 2029.

Selain itu, menurutnya, Anies mesti memiliki partai sendiri guna dijadikan kendaraan politik bila ingin kembali mencalonkan diri sebagai capres pada 2029. Lantaran bagaimanapun, kata dia, pada 2029 Anies masih memiliki potensi. Dan, Surya Paloh mesti merawat itu.

Rival Prabowo-Gibran hadapi momen krusial

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan keterangan pers usai mengikuti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu, 24 April 2024.

Pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor biang, beberapa pekan ke depan merupakan momen krusial bagi partai yang menjadi rival Prabowo-Gibran. Sebab, mereka mesti mengambil sikap, apakah merapatkan barisan dan bergabung dengan koalisi pemerintahan atau tetap menjadi oposisi.

"NasDem dan PKB ini belum punya pengalaman oposisi. Mereka terbiasa di dalam pemerintahan, jadi patokan berpolitik mereka pasti tetap berada di dalam pemerintahan," tutur dia, seperti dilaporkan BBC News Indonesia.

Ahmad Atang, pakar politik dari Universitas Muhammadiyah, juga sependapat dengan Firman. Menurutnya, Prabowo-Gibran membutuhkan dukungan partai politik lain guna memperkuat pemerintahannya ke depan dan yang utama menguasai parlemen.

Pasalnya, posisi politik di parlemen mesti tetap dijaga supaya pelbagai program andalan yang dijanjikan saat kampanye bisa terlaksana tanpa hambatan. Bila PKB dan NasDem berpeluang besar bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran, Ahmad menilai, PDI Perjuangan (PDIP) tidak akan semudah itu.

Dia menuturkan, PDIP sebagai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD, tersandera sikap elite partai yang selama ini kencang dan vulgar menyuarakan kecurangan pemilu. Adapun menurut Firman, sepanjang Megawati Soekarnoputri menjadi penentu arah politik PDIP, sangat mungkin mengambil peran sebagai oposisi.***