JAKARTA, iNews.id - Ketua Presidium Nasional Jangkar Baja I Ketut Guna Artha (Igat) mengapresiasi 3 hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion terkait putusan sengketa Pilpres 2024. Tiga hakim itu yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

"Terkhusus saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, sesuai harapan saya telah menunjukkan sikap meneladani Kartini yang menginginkan terangnya demokrasi di masa depan dari kegelapan penyelenggaraan Pemilu 2024," kata Igat, Senin (22/4/2024).

Kendati demikian, Igat menyayangkan apa yang menjadi ekpektasi atas putusan MK yang progresif ternyata tidak terjadi.

"Ya, saya punya harapan besar setidaknya empat dari delapan hakim MK mempertimbangkan etika sebagai penilaian, bukan semata hukum positif," kata Igat.

Terkait penyalahgunaan bansos, MK tidak menemukan indikasi bansos menguntungkan paslon 02. MK tidak menemukan bukti hubungan bansos dengan keterpilihan paslon 02.

Pelanggaran pemilu yang didalilkan sebagai Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) menurut penilaian MK telah ditangani sebagai kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sehingga MK tidak melakukan penilaian lebih lanjut atas pelanggaran yang diindikasikan TSM.

Kecurangan terstruktur yang dilakukan oleh sejumlah Penjabat (Pj) Kepala Daerah dinilai MK tidak terbukti. MK memberi pertimbangan bahwa peraturan pelaksana tentang penunjukan Pj Kepala Daerah telah ada mekanisme terukur dan demokratis karena telah diusulkan melibatkan DPRD, Mendagri dan pelibatan berbagai lembaga lainnya seperti MenPANRB, KPK dan PPATK.

Editor : Reza Fajri

Follow Berita iNews di Google News

Bagikan Artikel: