FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Kebijakan Publik, Gigin Praginanto, mengungkapkan kekhawatirannya terkait keputusan pemerintah untuk memberikan 1 juta hektar lahan kepada investor China.

Menurutnya, langkah ini berpotensi menyebabkan perampasan tanah dan pengusiran massal terhadap orang Dayak dan Melayu Kalimantan.

Gigin menyoroti kemungkinan terjadinya perampasan tanah dan pengusiran besar-besaran orang Dayak dan Melayu Kalimantan sebagai dampak dari kebijakan tersebut.

"Bakal terjadi perampasan tanah dan pengusiran besar-besaran orang Dayak dan Melayu Kalimantan," ujar Gigin dalam keterangannya di aplikasi X @giginpraginanto (23/4/2024).

Ia menegaskan bahwa jika skenario tersebut terjadi, maka para petani lokal akan digantikan oleh petani dari Cina.

"Mereka akan digantikan oleh petani dari Cina," sebutnya.

Lebih lanjut, Gigin juga menyoroti bahwa skenario pengusiran dan penggantian petani lokal dengan petani asing dapat terjadi dengan kelanjutan kebijakan penguasa yang sekarang.

"Sialnya lagi, penguasa mendatang adalah kelanjutan dari yang sekarang," tandasnya.

Ia menggarisbawahi pentingnya pemerintah untuk mempertimbangkan dampak sosial yang mungkin timbul dari kebijakan investasi asing tersebut.

Komentar Gigin ini menjadi bagian dari reaksi masyarakat terhadap kebijakan pemberian lahan untuk investor China di Kalimantan, yang masih memicu kontroversi di tengah masyarakat.

Perdebatan terus berlanjut mengenai konsekuensi sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mungkin timbul dari langkah ini, dengan berbagai pihak menyerukan perlunya transparansi dan pertimbangan matang dalam setiap keputusan pemerintah terkait investasi asing.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengumumkan bahwa Indonesia akan bekerja sama dengan China untuk mengembangkan sektor pertanian di Kalimantan Tengah.

Menurut Luhut, China akan mentransfer teknologi pertanian persawahan padi kepada Indonesia untuk proyek yang dijadwalkan dimulai pada Oktober 2024.

Kerjasama ini merupakan hasil dari Pertemuan Ke-4 High Level Dialogue and Cooperation Mechanism (HDCM) antara Indonesia dan Tiongkok di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, beberapa waktu lalu.

Langkah berikutnya adalah mencari mitra lokal untuk berkolaborasi dalam mengembangkan pertanian padi di Kalimantan Tengah.

Dalam unggahannya di akun Instagram pribadinya, Luhut menyebut bahwa sudah tersedia lahan seluas 1 juta hektar yang siap digunakan untuk proyek ini.

Pengelolaan lahan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari 100 ribu hektar dan bertambah hingga mencapai 1 juta hektar.

Lebih lanjut, Luhut menyatakan bahwa hasil produksi dari proyek ini akan dikumpulkan oleh Perum Bulog.

Kerjasama ini menandai langkah penting dalam pengembangan sektor pertanian Indonesia dan memperluas kemitraan internasional dalam bidang pertanian.

(Muhsin/fajar)