LENGKONG, AYOBANDUNG.COM — Komisi II DPR menjadi salah satu pihak yang mendukung penataan tenaga honorer.

Salah satu anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus menekankan kepada pemerintah daerah (Pemda) agar mendukung pemutakhiran data tenaga honorer.

Hal tersebut ia lakukan agar tenaga honorer bisa masuk dalam data BKN dan bisa diangkat menjadi PPPK.

Ia mengharapkan agar Pemda serius menindaklanjuti pengangkatan tenaga honorer ini.

Baca Juga: Ada Perbedaan Cuaca, Calon Jamaah Haji Diminta Terus Mempersiapkan Diri

Guspardi Gaus juga mengatakan jangan sampai tenaga honorer tidak bisa diangkat di tahun 2024 ini karena masalah pemutakhiran data ini.

Karena seperti diketahui bahwa Pemerintah hanya akan mengangkat tenaga honorer yang terdata di data base BKN.

Meskipun sebelumnya di raker bersama DPR dan BKN MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa tes CASN 2024 untuk tenaga honorer hanyalah formalitas saja.

Pada CASN 2024 tenaga honorer 100 persen akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu maupun paruh waktu.

“Data, 2,3 juta harus diselesaikan, soal tes itu hanya formalitas 100 persen mereka diterima, tes ini formalitas untuk mendata ulang bapak ibu 100 persen diterima,” ujar MenPAN RB dikutip dari YouTube Komisi II DPR Jumat, 19 April 2024.

Baca Juga: Sama-Sama Diduga Hina Agama Islam, Beda Perlakuan Jusuf Kalla pada Kasus Ahok dan Pendeta Gilbert Lumoindong, Ternyata Ini Alasannya

Penetapan tenaga honorer akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu dan paruh waktu ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah masing-masing.

Daerah yang kemampuan keuangannya belum mencukupi akan stand by di PPPK paruh waktu sedangkan yang sudah cukup akan langsung diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Sedangkan untuk tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK paruh waktu akan berangsur diangkat menjadi PPPK penuh waktu sesuai dengan kebutuhan dan keuangan daerah.

Selain itu juga tenaga honorer yang terangkat di CASN 2024 ini pasti akan mendapatkan NIP.

“Jadi, Baik penuh waktu maupun paruh waktu, 2,3 juta tadi pasti dapat NIP,” ujar Menpan RB.

Diberikannya NIP langsung oleh pemerintah pun bertujuan untuk meng hold percaloan yang marak terjadi di beberapa daerah.

“Kalau kira NIP ini harus segera diberikan akan segera kita keluarkan supaya menghold percaloan, nanti NIP penuh waktu dan paruh waktu akan ditentukan oleh keuangan daerah,” ujar Anas.***