FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menutup layanan Posko THR 2024 hari ini setelah menerima 1.475 laporan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi, menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota untuk menindaklanjuti laporan-laporan tersebut setelah seminggu penutupan Posko. Hingga 14 April 2024, terdapat 930 perusahaan yang dilaporkan terkait THR.

Anwar menyatakan sejak sebelum Idul Fitri pihaknya sudah mulai melakukan tindak lanjut aduan THR yang masuk. Beberapa jenis aduan yang masuk, termasuk THR tidak dibayarkan, THR dibayarkan tidak sesuai ketentuan, sampai THR telat dibayarkan.

"Laporannya macam-macam, ada THR tidak diberikan, dicicil mungkin, dan hal-hal lain yang intinya tidak ditunaikan sebelum H-7," kata Anwar.

Sekjen Kemnaker Anwar juga memastikan bahwa pihaknya akan terus mengawal aduan-aduan tersebut karena THR adalah hak para pekerja/buruh.

"Jadi kami berharap karena THR ini jadi hak para pekerja, tentunya harus ditunaikan, karena kewajiban perusahaan untuk memberikan," beber dia, dikutip dari ANTARA.

Sebelumnya Kemnaker membuka Posko THR 2024 untuk memfasilitasi pengaduan dari pihak pekerja/buruh dan perusahaan terkait pembayaran THR. Posko itu juga dapat berperan sebagai tempat konsultasi mengenai THR.

Selain dapat dikunjungi secara langsung di Kantor Kemnaker, Posko THR juga dapat diakses melalui laman situs poskothr.kemnaker.go.id.

Pihaknya juga mengimbau dinas ketenagakerjaan di masing-masing daerah untuk juga membuka Posko THR. (*)