FAJAR.CO.ID, MAMUJU -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman secara total telah menyerahkan alokasi pupuk subsidi untuk petani seluruh Indonesia senilai Rp 54 triliun.

Ini merupakan hasil perjuangan Amran dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo dan juga para menteri, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani sehingga direstuinya penambahan anggaran ini.

Maka alokasi pupuk mencapai 9,55 juta ton. Tadinya, jumlah kuantum yang ada hanya 4,5 juta ton. Dengan penambahan ini, maka, petani akan mendapat diskon pupuk subsidi sebesar 40 persen.

Penambahan ini resmi diputuskan melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-297/MK.02.2024.

Penyerahan ini dilakukan Mentan Amran usai meninjau pertanaman padi di Desa Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat.

“Kabar baik ini yang ditunggu-tunggu petani Indonesia karena ini bagian dari tonggak sejarah kembalinya kebutuhan petani yaitu pupuk. Alhamdulillah tadi pagi saya sudah tanda tangan,” kata Amran, Kamis (28/3/2024).

Dengan penambahan ini, Amran berharap petani segera mempercepat tanam dan meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia ke depannya mampu mewujudkan swasembada.

Mentan mengatakan dengan penambahan ini para petani tak perlu risau akan ketersediaan pupuk karena saat ini dalam kondisi cukup.

Yang juga berperan penting adalah polisi, TNI, dan kepala daerah untuk memperkuat pengawasan kios maupun distributor agar tidak terjadi penyimpangan.

“Kami titip kios-kios dan distributor agar tidak melakukan kecurangan. Dan bagi yang nakal langsung cabut saja izinnya,” katanya.

“Karena itu, mari kita singsingkan lengan dan turun ke lapangan karena ini adalah bagian dari perjuangan kita untuk petani Indonesia,” tegas pria asal Sulawesi Selatan itu.

Lebih jauh Mentan Amran menyampaikan, volume pupuk subsidi tahun 2024 meliputi pupuk kimia dan juga organik untuk 9 jenis komoditas seperti padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi dan kakao.

Adapun alokasi pupuk mengacu pada rekomendasi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian.

“Saya berharap para gubernur, bupati dan wali kota segera menyiapkan rancangan alokasi per kabupaten dan kecamatan sesuai data e-RDKK tahun 2024,” harapnya. (Pram/fajar)