FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 membutuhkan dukungan politik yang kuat.

"Penggunaan hak angket merupakan hak anggota DPR. Namun, efektivitasnya tergantung pada dukungan politik yang ada dan situasi di lapangan. Diperlukan dukungan politik yang solid, bukan sekadar keinginan politik semata," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (28/3/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Puan sebagai tanggapan terhadap wacana penggunaan hak angket terkait dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 yang diusulkan untuk dibahas di DPR.

Ia juga menegaskan bahwa tidak ada instruksi spesifik yang diberikan kepada anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR terkait masalah ini.

“Enggak ada instruksi, enggak ada,” ujarnya, dikutip dari ANTARA.

Selain itu, dia menyatakan belum ada pergerakan di partai koalisi pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md untuk menggulirkan hak angket di DPR. Menurutnya apabila memang hak angket nantinya digulirkan, PDIP menginginkan semua dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Ada aturannya di Undang-Undang MD3, ada tata tertib. Jadi kalau kemudian harus diusulkan minimal itu oleh 2 fraksi, oleh 25 orang. Sampai sekarang kan belum ada,” ungkapnya.

Puan juga menyinggung rencana rekonsiliasi antara partai koalisi Ganjar-Mahfud dengan koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ditanya mengenai rencana pertemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Prabowo, ia hanya menjawab singkat 'Insyaallah'.

Dia pun tak berbicara banyak soal rencana PDIP kedepan, termasuk kemungkinan PDIP akan diajak gabung pemerintahan Prabowo layaknya Prabowo diajak bergabung dengan pemerintah Presiden Jokowi pada 2019. (*)