PIKIRAN RAKYAT - Potensi lonjakan penumpang angkutan umum pada arus mudik Idul Fitri 1445 Hijriah memicu kemunculan angkutan umum ilegal. Fenomena itu semakin marak apabila angkutan umum yang resmi tidak memberikan pelayanan yang optimal.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno menduga bisnis angkutan umum ilegal dilindungi oknum aparat penegak hukum (APH).

“Masih cukup banyak angkutan ilegal. Angkutan umum ilegal itu dilindungi oleh oknum APH,” katanya, Minggu, 24 Maret 2024.

Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan terdapat 6.150 bus yang ilegal. Bus-bus itu disebut belum terdaftar di Sistem Perizinan Online Angkutan Darat dan Multimoda (Spionam) pada 2023.

Baca Juga: Cara Atasi Tenggorokan Kering saat Puasa, Dijamin Efektif

Selama ini, penindakan terhadap angkutan umum ilegal dinilai belum efektif karena pemerintah hanya memberikan sebatas imbauan. Padahal, Djoko mengatakan bisnis tersebut sangat membahayakan para penumpangnya.

Selain itu, penumpang angkutan umum ilegal juga tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

“Jika terjadi musibah kecelakaan, angkutan ilegal tidak mendapat santunan dari PT Jasa Raharja,” ujar Djoko.

Untuk mengantisipasi korban angkutan umum ilegal, ia menyarankan agar calon penumpang tidak tergiur harga murah yang ditawarkan pengelola angkutan umum plat hitam.

Baca Juga: Syarat dan Cara Daftar Program Mudik Gratis Kemenhub dengan Kapal Laut, Masih Tersedia!

Selain itu, masyarakat juga diminta untuk melihat aspek keamanan dari armada yang akan digunakan.

Pemeriksaan Kendaraan

Sementara itu, Ketua Tim Substansi Kelompok Rekayasa Lalu Lintas, Subdit Manajemen Rekayasa Lalu Lintas, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Iswandi Putra Wibowo mengatakan upaya pemeriksaan kendaraan (ram cek).

“Kita adakan ramcek, BPTD (Balai Pengelola Transportasi Darat) sudah melakukan itu,” katanya.

Saat diwawancarai di kantor Astra Tol Cikopo-Palimanan beberapa waktu lalu, ia mengatakan ram cek diharapkan memberi rasa aman dan nyaman bagi penumpang. Upaya tersebut sekaligus untuk persiapan menghadapi arus mudik lebaran.

Baca Juga: Teror Penembakan Massal Guncang Rusia, KBRI Moskow Imbau WNI Waspada

Iswandi memastikan pemeriksaan kendaraan akan terus dilakukan di masing-masing pool milik perusahaan penyedia layanan angkutan umum. Terutama, pada sebelum keberangkatan armada ke lokasi tujuan masing-masing.

Selain itu, pemeriksaan juga mencakup kelengkapan dokumen administrasi kendaraan maupun pengemudinya.

“Pemeriksaan dari sisi teknis dan dari sisi administrasinya. Kalau memang tidak layak dia tidak diperbolehkan (beroperasi) di jalan,” katanya menjelaskan.

Baca Juga: Kasus Bunuh Diri Gegerkan Warga Kopo Bandung, Korban Merupakan Perawat di Salah Satu RS

Pada jumpa pers mengenai persiapan Tol Cipali menghadapi arus mudik lebaran kali ini, Iswandi mengatakan puncak arus mudik di jalur darat terjadi pada Sabtu, 6 April 2024. Saat itu bertepatan dengan empat hari sebelum (H-4) Idul Fitri 1445 Hijriah.

Adapun, puncak arus mudik secara keseluruhan diperkirakan terjadi pada H-2 lebaran, yakni Senin, 8 April 2024. Dalam pemaparannya Iswandi menyebutkan sebanyak 26,6 juta orang (13,7%) pemudik melakukan perjalanan pada hari itu.

Sebanyak 39,32 juta (20,3%) pemudik diprediksi memilih kereta api pada musim mudik kali ini. Disusul dengan bus sebanyak 37,51 juta pemudik (19,37%), mobil pribadi 35,42 juta orang (18,29%), sepeda motor 31,12 juta orang (16,07%) dan mobil sewaan 11,64 juta orang (6,01%).***