FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan keputusan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencabut izin usaha pertambangan (IUP) sudah benar.

Arifin Tasrif bilang beberapa tidak perlu meminta rekomendasi dari Kementerian ESDM untuk menghidupkan kembali atau membatalkan pencabutan IUP.

"Ya (tidak perlu rekomendasi ESDM), kalau sudah memenuhi kriteria (yang menjadi acuan). Jadi tidak ada dua channel lagi," kata Arifin dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa dikutip dari Wartaekonomi.

Hal itu dikatakan Arifin menjawab apakah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia selaku Kepala Satuan Tugas (Satgas) Penataan Lahan dan Penataan Investasi tidak memerlukan rekomendasi dari Kementerian ESDM untuk menghidupkan kembali IUP yang telah dicabut.

Padahal, rekomendasi dari Kementerian ESDM dibutuhkan oleh Satgas Penataan Lahan dan Penataan Investasi untuk mencabut IUP.

Arifin pun menjawab bahwa Bahlil selaku Kepala Satgas sudah memegang kriteria yang menjadi acuan untuk melakukan langkah pencabutan.

Apabila suatu perusahaan tidak memenuhi kriteria tersebut, maka IUP akan dicabut oleh Bahlil.

Selanjutnya, kata Arifin, para pengusaha yang IUP-nya telah dicabut mendapat kesempatan memberikan alasan dalam rangka membatalkan pencabutan IUP.

Apabila para pengusaha dapat memberi argumentasi yang kuat dan dianggap memenuhi kriteria, maka IUP yang telah dicabut dapat dihidupkan kembali oleh Satgas yang dipimpin Bahlil tanpa rekomendasi dari ESDM.

“Hanya untuk yang 2.078 (IUP) ini,” kata Arifin.

Sebelumnya, Bahlil diduga menyalahgunakan wewenang sebagai ketua satgas dalam mengevaluasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit beberapa perusahaan.

Dugaan tersebut menjadi sorotan dalam konten podcast yang ditayangkan Sabtu, 2 Maret 2024, dan pemberitaan Majalah Tempo edisi 3 Maret 2024 dengan liputan investigasi berjudul “Main Upeti Izin Tambang".

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa yang diberi kuasa oleh Menteri Bahlil mengatakan Menteri Bahlil menyayangkan konten podcast dan pemberitaan Majalah Tempo tersebut. (*)