PIKIRAN RAKYAT - Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) merespons hasil akhir pleno KPU pada rekapitulasi Pilpres 2024 yang diumumkan pada Rabu malam, 20 Maret 2024.

"Hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Namun, dalam sebuah pemilihan, proses tak kalah penting dari hasil akhirnya," kata Anies dalam keterangan pers yang diterima.

KPU secara resmi menetapkan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional dari 38 provinsi di Indonesia dan 128 PPLN pada Pilpres 2024. Berdasarkan hasil perhitungan, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berhasil mengungguli paslon lain.

Pasangan nomor urut 2 itu meraih 96.214.691 suara, sementara Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara dan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 27.040.878 suara.

Anies Singgung proses Pemilu

Anies menyinggung pentingnya proses pemilu yang jujur, adil, terbuka, dan bebas dari tekanan untuk menjamin semua suara memenuhi syarat sehingga kedepannya akan didengar dan dihormati.

Dia melanjutkan tanpa proses yang kredibel maka legitimasi calon yang terpilih atau keputusan bisa menyebabkan keraguan.

"Pemimpin yang lahir dari proses yang ternodai dengan kecurangan dan penyimpangan akan menghasilkan rezim yang melahirkan kebijakan yang penuh ketidakadilan dan kita tak ingin ini terjadi," katanya.

"Langkah yang kita lakukan bukanlah marah-marah dan melakukan agitasi kepada publik, namun langkah kita adalah mengumpulkan semua bukti-bukti untuk dibawa ke depan hakim. Kami ingin negara ini terus membangun kematangan politik, bukan malah mundur mendekati masa pra reformasi," ucapnya.

Gugatan dugaan kecurangan

Anies lalu menyebut bahwa ada pihak-pihak yang berusaha mendegradasi usaha konstitusional dari Timnas AMIN. Banyak pihak juga yang menyarankan agar tidak mengajukan gugatan penyimpangan karena kemungkinan mendapatkan keadilan yang kecil tetapi berbagai ketidaknormalan tersebut menurutnya tidak dapat dibiarkan begitu saja.

"Kami tegaskan, kami tak ingin membiarkan berbagai penyimpangan demokrasi ini berlalu tanpa catatan dan menjadi preseden buruk bagi semua penyelenggaran pemilihan ke depan baik tingkat nasional maupun ratusan pilkada dan pileg tingkat I dan II," kata Anies.

Lebih lanjut kata Anies, pihaknya memahami bahwa dalam situasi saat ini kecil kemungkinan mendapatkan keadilan. Lembaga negara yang terkait penyelenggaraan Pemilu dan penyelesaian sengketa telah terkooptasi oleh oknum-oknum yang terbukti melanggar etik, bahkan ada yang ketuanya sampai berkali-kali mendapat peringatan tapi tetap dibiarkan menjalankan perannya.

"Mari kita terus jalankan perjuangan ini dengan menjunjung tinggi etika, menjaga kedamaian dan persatuan. Kita dukung langkah tim hukum, dan biarlah segala temuan yang disampaikan nanti menjadi rekam sejarah yang tercatat secara resmi dalam lembaran risalah-risalah MK Republik Indonesia," ucapnya.

"Apapun takdir yang telah ditetapkan oleh nanti, kami akan tetap membersamai gerakan perubahan. InsyaAllah, gerakan ini akan terus bergulir membesar ke depan, dan membawa perubahan-perubahan yang baik dan diperlukan oleh bangsa ini," ujarnya.***