PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah akan menaikan total anggaran subsidi pupuk untuk alokasi 2024. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan, total anggaran subsidi pupuk naik menjadi Rp54 miliar.

Kenaikan anggaran dilakukan, setelah pemerintah menetapkan adanya tambahan volume dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton.

“Jadi awalnya kan ditambah Rp14 triliun, tetapi kemudian setelah pemerintah melihat saat Indonesia bisa swasembada pangan, itu berapa pupuk yang dialokasikan? Itu dialokasikan sebesar 9,5 juta ton maka dikembalikan ke angka 9,5 juta ton," kata Rahmad Pribadi, Senin 18 Maret 2024.

"Jadi, tahun ini anggarannya menjadi Rp54 triliun," ucapnya menambahkan.

Rahmad Pribadi mengungkapkan, anggaran pupuk subsidi sebelumnya mencapai Rp26 triliun. Penambahan anggaran pun dilakukan, untuk mencapai volume pupuk sesuai kebutuhan pertanian. Sehingga, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan seperti pada 2017.

Perjalanan Kenaikan Anggaran

Keputusan penambahan alokasi dana pupuk subsidi itu telah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Pertanian (Kementan) yang dipimpin oleh Kementerian Perekonomian. Dia menjelaskan, proses penyaluran anggaran untuk sektor pertanian masih dalam tahap pengurusan.

Beberapa peraturan, termasuk Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), harus direvisi untuk mengakomodasi perubahan tersebut. Selain itu, pengurusan anggaran belanja tambahan (ABT) juga sedang dalam proses.

Proses tersebut membutuhkan waktu dan telah melibatkan rapat koordinasi di level Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian. Upaya intensif sedang dilakukan untuk memastikan kelancaran proses tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini itu bisa diputuskan melalui rapat menteri, harapan kami di bulan ini sudah bisa diputuskan sehingga 9,5 juta ton sudah bisa benar benar bisa direalisasikan,” tutur Rahmad Pribadi.

Meraih Impian Swasembada Pangan

Rahmad Pribadi juga memastikan bahwa pihaknya siap memasok 9,5 juta ton pupuk subsidi yang ditugaskan oleh pemerintah, guna mewujudkan swasembada pangan. Sebab, pihaknya mampu memproduksi 14 juta ton per tahun.

Dia menyebut, dari 9,5 juta ton pupuk subsidi, 5 juta ton di antaranya merupakan pupuk urea. Sedangkan 4,5 juta ton lainnya merupakan pupuk NPK.

Presiden Jokowi juga telah memberikan arahan kepada PT Pupuk Indonesia bahwa program pupuk subsidi harus didasarkan pada volume kebutuhan pupuk, bukan hanya mengikuti anggaran.

Penetapan volume pupuk subsidi menjadi 9,5 juta ton pada 2024 pun disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan anggarannya diatur secara proporsional dari tahun ke tahun. Langkah tersebut dinilai tepat, untuk memastikan ketersediaan pupuk subsidi yang cukup dan stabil bagi petani Indonesia.

“Saya rasa langkah yang ditetapkan oleh Presiden itu benar, pupuk subsidi itu ditetapkan volumenya 9,5 juta ton kebutuhannya lantas anggarannya mengikuti dari tahun ke tahun,” kata Rahmad Pribadi.

Kurangnya Pupuk Subsidi, Masalah Besar Bagi Petani

Ketua umum Serikat Petani Indonesia, Henry Saragih mengungkapkan bahwa penurunan produksi gabah di Indonesia dipicu harga pupuk nonsubsidi yang melambung pada 2023. Dia menuturkan, selama 2023 jatah pupuk subsidi untuk petani juga berkurang.

Oleh karena itu, dia menilai impor beras dan penyediaan beras SPHP tidak menyelesaikan akar persoalan beras di Indonesia yang dikenal sebagai Negara Agraris.

Menurutnya, beras SPHP yang dikelarkan Bulog sama seperti produk minyak goreng kemasan bermerek Minyakita yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan pada Juli 2022. Minyakita adalah program minyak goreng murah pemerintah untuk merespons harga minyak goreng yang meroket dan dijual Rp14.000 per liter.

“Program semacam ini populis. Pemerintah berusaha menutupi persoalan dengan program ini, tapi sebenarnya ini tidak mengatasi permasalahan yang ada,” ucap Henry Saragih pada Februari 2024 lalu.

Kelangkaan dan lonjakan harga beras dipicu silang sengkarut berbagai persoalan. Salah satunya adalah produksi gabah yang menurun.

Anjloknya produksi gabah disebabkan faktor iklim seperti El Nino yang menyebabkan kekeringan, serta La Nina yang meninggikan curah hujan dan potensi banjir di Indonesia. Henry Saragih tidak memungkiri faktor alam yang turut disebut Jokowi memicu mundurnya masa panen awal 2024.

Pemicu nonalam selain pupuk adalah alih fungsi lahan pertanian padi. Menurut data Kementerian Pertanian pada 2022, setiap tahunnya 90.000 sampai 100.000 hektare sawah berubah fungsi.

Padahal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencatat bahwa setiap tahun pencetakan sawah baru hanya mencapai 60.000 hektare. Dari selisih sawah yang hilang setiap tahun itu saja, produksi gabah di Indonesia turun hingga 174.000 ton per tahun.

Alih fungsi sawah menjadi lahan pertanian lain seperti jagung, juga disebut sebagai tren meluas yang menyebabkanya produksi gabah turun.***