FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Kabaharkam Polri, Komjen Pol. Fadil Imran, meminta semua pihak menerima pilihan masyarakat menjelang pengumuman hasil Pemilu 2024 oleh KPU RI.

Ia menekankan pentingnya persatuan dalam menghadapi hasil pemilihan tersebut, serta menyoroti pentingnya jalur penyelesaian sengketa melalui PHPU di MK.

"Kita semua harus bersatu menerima apa yang telah menjadi pilihan masyarakat, pilihan rakyat, sehingga dalam hal yang terkait dengan sengketa kepemiluan ada jalur-jalur penyelesaian sengketa melalui Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK)," ujar Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri ini di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin, dikutip dari ANTARA.

Ia mengaku pihaknya siap mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal ini berkaca pada kerusuhan yang terjadi pada 2019 pasca-pengumuman hasil pemilu hingga memakan korban jiwa.

Oleh karena itu, Kabaharkam Polri ini berharap Pemilu 2019 dijadikan pelajaran oleh masyarakat agar menerima apa pun hasil pemilu. Dia menegaskan Polri tidak ingin kejadian lima tahun lalu terjadi lagi pada Pemilu 2024.

Fadil menuturkan KPU kemungkinan akan mengumumkan hasil Pemilu 2024 antara hari ini hingga Rabu (20/3) lusa. Walaupun Polri bersiap berjaga namun pihaknya tetap ingin masyarakat menjaga situasi bersama.

"Dalam suasana bulan suci Ramadhan kami mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Mari menjadikan bulan yang penuh berkah, penuh kemuliaan ini menjadi momentum untuk mempererat tali persaudaraan," katanya.

Selain itu, Polri menyiapkan banyak satuan tugas (satgas) Polri yang akan menjaga Kantor KPU RI seperti satgas preventif, operasi mantap brata pusat, hingga personel dari Polda Metro Jaya.

Dia mengatakan situasi masih kondusif hingga Senin (18/3) siang. Namun, Fadil menyatakan Polri sudah antisipasi hingga identifikasi peluang unjuk rasa yang mungkin terjadi.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Nusantara, Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik setempat sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3/2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024. (*)