PIKIRAN RAKYAT - Presiden Joko Widodo (Jokowi) curhat soal fluktuasi harga beras yang kini terjadi. Menurutnya, ia menghadapi dilema antara dua pihak yang sama-sama kuat yakni petani dan ibu-ibu.

Menurutnya, Petani menuntut harga beras tinggi agar menambah keuntungan mereka, apalagi menjelang Lebaran 2024. Di sisi lain, hal tersebut membuat Jokowi akan 'dimarahi' para ibu-ibu yang butuh pangan harga terjangkau.

Penjelasan ini disampaikan oleh Jokowi ketika membagikan bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kompleks Pergudangan Bulog Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, Jumat 15 Maret 2024.

"Kita ini sulit, kalau harga beras turun, saya dimarahi petani, tetapi kalau beras naik, saya dimarahi ibu-ibu,” ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI Jumat 16 Maret 2024.

Jokowi menyebutkan jika mengurus harga beras bukan hal yang mudah. Tak gampang mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia.

Ia mengatakan adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton.

"Tetapi kalau produksi petani dari petani banyak ya kita tenang. Tetapi begitu kayak kemarin, musim keringnya panjang, ini nanti pasti nanamnya mundur atau basahnya terlalu, hujannya terlalu lebat, ada yang kena banjir," ujar Presiden.

Selain masalah iklim, Jokowi juga klaim masalah keragaman geografis jadi tantangan. Ada 17 ribu pulau di Indonesia menurutnya timbulkan kompleksitas dalam distribusi pangan.

"Ini lah negara Indonesia yang sangat besar, sangat besar. Kalau negara lain penduduknya 10 juta (jiwa) 20 juta, lebih mudah. Kita 270 juta jiwa, tersebar di 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote," tuturnya.

Dalam janjinya, presiden Jokowi juga menyatakan bantuan beras yang diberikan pemerintah akan berlanjut hingga Juni mendatang. Tapi ia menyatakan keberlanjutan program tersebut akan tergantung pada ketersediaan anggaran negara.

Ia mengatakan adanya tantangan produksi beras untuk memenuhi kebutuhan tahunan sebanyak 31 juta ton, antara lain kondisi iklim.

"Nanti kalau APBN-nya memungkinkan setelah Juni akan dilanjutkan tetapi saya nggak janji, janjinya hanya sampai yang Juni. Nanti saya lihat lagi APBN kira-kira cukup, diteruskan," kata Presiden Jokowi.***