PIKIRAN RAKYAT - Kurator Ibu Kota Negara Nusantara (IKN), Ridwan Kamil (RK) menegaskan bahwa IKN harus bisa menjadi tempat bagi setiap golongan. Kota itu, kata RK, merupakan tempat berbaurnya setiap unsur masyarakat.

Dalam pernyataan terbarunya, RK ingin menekankan bahwa konsep IKN yang menjadi perwujudan kota moderen tidak berarti ada pengkhususan atau eksklusivitas dalam tataran sosialnya.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024. Eks Gubernur Jawa Barat (Jabar) itu mengaku bahkan sempat mengingatkan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kompleksitas ibu kota baru.

Pria yang akrab disapa Emil itu lantas mengambil contoh Naypyidaw, Ibu Kota Myanmar sebagai ibu kota baru yangb dinilai gagal. Emil menjelaskan, kota tersebut sepi dan fokus desain hanya untuk pusat pemerintahan.

Emil menekankan alasan kota Naypyidaw sepi adalah lantaran tidak didesain sebagai kota utuh. Kota tersebut tidak mempertimbangkan aspek kehidupan masyarakat yang beragam dan hanya dimaksudkan sebagai pusat pemerintahan

"Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota (ibu kota baru) itu semua golongan harus hadir," katanya.

Emil memberi contoh lain, yaitu Putrajaya, ibu kota administratif Malaysia. Menurut dia, lokasi tersebut punya desain kota yang indah tapi tetap gagal sebab sepi pada malam hari. Hal itu, imbuhnya, disebabkan karena mayoritas penduduk masih tinggal di Kuala Lumpur.

"Paginya berkantor di Putrajaya, sorenya pulang ke Kuala Lumpur, malam sepi," tutur Emil.

Baca Juga: KPK Periksa 15 Tersangka Pungli Rutan, Langsung Ditahan Hari Ini?

Kisruh Warga Adat IKN Diusir

Masyarakat adat di desa-desa sekitar proyek Ibukota Negara Nusantara (IKN) diminta pemerintah untuk pindah dan bongkar rumah-rumah mereka. Ultimatum peringatan disebut hanya dalam jangka waktu sepekan saja. Namun, kabar ini buru-buru dapat bantahan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN).

Warga desa di dekat IKN di antaranya adalah masyarakat Desa Bumi Harapan, Pemaluan, Tengin Baru, dan Suka Raja. Beredar informasi bahwa mereka mendapatkan surat teguran karena rumah tempat tinggal mereka disebut berada di dalam kawasan IKN.

Untuk itu, mereka diberi waktu selambat lambatnya tujuh hari sejak pemberian surat teguran, agar secepat mungkin membongkar rumahnya dan pindah dari lokasi tempat tinggal. Di antara warga adat, masyarakat Pemaluan adalah yang paling vokal menolak penggusuran.

Setelah kabar ramai beredar di media sosial, gelombang kontra dari masyarakat kian besar kepada pemerintah, yang dinilai 'menggusur paksa' masyarakat adat hanya demi ego pembangunan IKN semata.

Menyusul kemarahan tersebut, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN, Alimuddin memberikan bantahan tegas. Ia menekankan tak ada pengusiran paksa warga seperti yang ramai dibicarakan.

"Tidak ada penggusuran semena-mana. Bahwa pembangunan akan terus berkembang? Iya. Tapi hak-hak masyarakat ada dilindungi," ucapnya, dalam keterangan resmi, Kamis 14 Maret 2024.

Menurut Alimuddin, pembebasan lahan di IKN sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023. Memang dipastikan ada penggusuran yang dilakukan atas alasan pembangunan.

Tapi, masyarakat adat akan mendapatkan haknya seperti diganti uang, diganti lahan, ataupun resettlement kembali agar kehidupan mereka stabil.

"Ya kalau memang (rumah warga) dipakai untuk fasilitas negara, tiap warga negara wajib mendukung kebijakan negara tanpa menghilangkan hak-haknya sebagai warga negara. Masyarakat ada OIKN yang melindungi, jadi kalau ada yang bilang masyarakat ada digusur, itu hoaks," ucapnya. ****