PIKIRAN RAKYAT – Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin buka suara soal wacana penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Ma’ruf menyebut sumber dana untuk merealisasikan program tersebut belum dibahas secara spesifik.

“Itu baru nanti akan dimasukkan (ke mana saja), itu belum spesifik kata presiden. Belum spesifik seperti (untuk) makan siang, atau ini, atau itu. Apalagi sampai kepada dananya dari mana, itu belum,” kata Ma’ruf Amin di Banten.

Ma’ruf lalu membantah isu yang menyebut ide penggunaan BOS datang dari Presiden Joko Widodo. Menurutnya, saat ini pemerintah baru sebatas mengantisipasi makan siang gratis, belum memutuskan kebijakan apa pun.

“Saya kira bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini. Istilahnya baru perlu diantisipasi secara umum saja,” ujarnya.

Terkait mekanisme dan pendaan program unggulan paslon 02 itu, Ma’ruf menyerahkannya kepada pemerintah yang akan datang. Dia mengaku enggan mencampuri urusan tersebut.

“Itu (kebijakan pemerintah) yang akan datang. Seperti dikatakan oleh presiden bahwa pemerintah mengantisipasi apa-apa yang menjadi program daripada pemerintah yang akan datang,” kata Ma’ruf Amin.

Masuk RAPBN 2025

Presiden Joko Widodo buka suara soal program makan siang gratis Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dimasukkan ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program tersebut dibahas Jokowi saat menggelar rapat kabinet paripurna bersama menteri-menterinya Senin lalu.

Jokowi menegaskan belum ada pembahasan mendalam terkait program unggulan paslon 02 itu. Dia hanya meminta para menteri memasukkan makan siang gratis ke dalam RAPBN demi memudahkan pekerjaan pemerintahan baru.

“Gak ada (pembahasan mendalam), yang ada hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025,” kata Jokowi usai menghadiri acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.

Jokowi mengatakan dia dan kabinetnya ingin mengefektifkan sistem penganggaran presiden dan wakil presiden terpilih nanti, sehingga tidak perlu mengajukan anggaran itu dari nol ke DPR.

“Supaya (program presiden) terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR,” ujar Jokowi.

Merespons gejolak publik yang mempertanyakan campur tangan presiden dalam program tersebut, Jokowi menegaskan hanya menyinggung permukaannya saja.

“Jadi inilah yang disampaikan di dalam rapat paripurna. Kemarin belum memutuskan tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan,” kata ayah Gibran itu.***