PIKIRAN RAKYAT – Anies Baswedan khawatir dengan kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Selama penyelenggaraan Pemilu 2024, selain peserta pemilu, rakyat juga kerap menemukan dugaan kecurangan secara masif yang merusak nilai demokrasi. Maka dari itu, Anies menyebut Indonesia tengah dilanda krisis keadilan.

“Dalam beberapa waktu kemarin, betapa praktik demokrasi yang tidak fair itu terjadi secara masif,” kata Anies dalam keterangan resminya dalam diskusi bertajuk Omon-omon Soal Oposisi yang digelar Jakartanicus, Sabtu, 9 Maret 2024.

Meski dugaan kecurangan ini bukan yang pertama kalinya terjadi dalam rangkaian pemilu, Anies menyebut masalah yang muncul dalam pesta demokrasi tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang terjadi pada pemilu kali ini tidak bisa disikapi dengan cara-cara lama.

“Problem yang kita hadapi hari ini, berbeda dari yang kita hadapi 25 tahun yang lalu, problem yang berbeda dihadapi di era pra-Orde Baru,” ujar capres 01 itu.

“Karena itu, saya melihat tidak bisa dilawan dengan cara yang sama, harus ada terobosan, harus ada cara naru yang memerlukan diskusi, memerlukan tukar pikiran, memerlukan perdebatan,” ujar Anies menambahkan.

Laporkan Kecurangan ke MK

Anies Baswedan membuka peluang untuk melaporkan dugaan kecurangan Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meski MK punya rekam jejak memuluskan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, Anies yakin kini lembaga tersebut independen.

“Saya percaya MK. Malah justru sekarang makin hari makin membuktikan bahwa MK itu adalah majelis yang independen,” kata Anies usai bertemu elite partai koalisi AMIN di Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat, 23 Februari 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat ditanya soal langkah Timnas AMIN dalam mengusut dugaan kecurangan pemilu sebelum KPU mengumumkan hasil rekapitulasi suara. Selain MK, Timnas AMIN sudah mengirim laporan tersebut ke Bawaslu.

“Tidak ada jalur yang tertutup, semua jalur terbuka opsinya,” ujar capres 01 itu.

Meski demikian, Anies akan lebih dulu merapatkan barisannya sebelum menempuh upaya hukum di MK.

“Pada fase ini yang penting kumpulkan semua teman. Nanti baru ditentukan lewat jalur mana saja," katanya.

Anies juga menanggapi wacana mendesak DPR menggulirkan hak angket untuk mengusut persoalan tersebut. Namun, Anies hanya akan mengikuti arahan partai koalisinya.

“Kalau menyangkut angket, seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi, secara khusus biar pimpinan partai, sekjen, dan ketua yang bicara,” ujar Anies.***