PIKIRAN RAKYAT - Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muchammad Romahurmuziy menilai lonjakan suara PSI yang tiba-tiba sebagai fenomena tidak wajar.

Menurut para surveyor, kata Romy, lonjakan suara seperti itu hanya bisa terjadi jika PSI mengantongi suara sebesar 50 persen di sejumlah TPS. Berdasarkan data di Sirkep, paling tidak seharusnya PSI menang 77 persen di 110 TPS. Data ini yang dianggap Romy tidak masuk akal.

"Ini ledakan tak wajar suara PSI yang monitoring-nya saya cuplik salah satunya dari yang beredar di media sosial. 19.000 suara dari 110 TPS, berarti rata-rata 173 suara per TPS. Dengan suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75 persen, suara sah setiap TPS ini hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77 persen di 110 TPS itu. Tidak masuk akal," tulis Romy melalui Instagram pribadinya.

Dia menuntut KPU dan Bawaslu untuk segera menegaskan bahwa PPP tidak akan tinggal diam melihat fenomena tersebut.

"Saya dan DPP PPP mohon atensi dan tindak lanjut seksama dari KPU dan Bawaslu untuk tidak menutup mata dari penyimpangan ini!" ujarnya.

Jika lonjakan suara itu tidak diusut, maka PPP akan mengupayakan digulirkannya hak angket di DPR.

"Kalau ini tidak dikoreksi, DPP PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!" tulisnya.

Penjelasan KPU

Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Sirekap pada Sabtu siang tiba-tiba melonjak tajam. PSI memperoleh 3,13 persen suara pada Pemilu 2024 dengan suara masuk mencapai 65,73 persen. Perolehan tersebut membuat PSI hanya memerlukan 0,87 persen suara untuk mencapai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Penambahan suara ini menyita perhatian publik lantaran jika berhasil memenuhi ambang batas parlemen, maka PSI akan melenggan ke Senayan untuk pertama kalinya. Di sisi lain, sejumlah pihak memandang lonjakan suara PSI sebagai hal luar biasa di tengah rekapitulasi suara KPU yang masih berjalan.

Menanggapi rekapitulasi tersebut, Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik menegaskan bahwa proses rekapitulasi suara dilakukan secara berjenjang. KPU memandang fenomena tersebut sebagai hal yang biasa.

"UU Pemilu menegaskan bahwa perolehan suara peserta pemilu yang disahkan oleh KPU itu berdasarkan rekapitulasi resmi yang dilakukan mulai dari BPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU RI. Saat ini sedang berlangsung rekapitulasi berjenjang," ujar Idham di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

Idham meminta publik menunggu sekaligus memantau proses rekapitulasi suara yang saat ini masih berlangsung di tingkat kabupaten/kota. Diketahui, rekapitulasi suara nasional dimulai sejak 28 Februari dan selesai pada 20 Maret 2024.

"Saat ini KPU masih melakukan rekapitulasi secara berjenjang. Proses rekapitulasi saat ini pada umumnya sudah berada dalam tingkat kabupaten/kota," tutur Idham.***