PIKIRAN RAKYAT - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menilai pembahasan program makan siang gratis seharusnya tidak dilakukan saat ini.

Diketahui, program makan siang gratis merupakan janji kampanye pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

"Seharusnya tidak dibicarakan sekarang, tapi menunggu presiden baru. Misalnya Pak Ganjar yang dilantik, atau Pak Anies, atau Pak Prabowo," katanya kepada wartawan di Jakarta pada Jumat, 1 Maret 2024.

Baca Juga: Mahfud MD Bantah Hak Angket Cuma Gertakan, Singgung Soal Bukti Kuat

Mahfud mengatakan, tahapan Pemilu 2024 belum selesai. Pelantikan presiden dan wakil presiden pun baru dilakukan pada Oktober 2024 mendatang.

"Menunggu itu, artinya menunggu sesudah 20 Oktober agar lebih etis," tutur dia.

Mantan Menko Polhukam ini lantas menyinggung soal pernyataan yang berbeda-beda dari jajaran Kabinet Indonesia Maju. Para menteri menyebut kabinet membahas program makan siang gratis, sementara Presiden Jokowi membantahnya.

"Jadi sekarang bicaranya sudah beda-beda. Presiden bilang enggak bicarakan itu, menterinya bilang iya. Kan macem-macem, sudah mulai tidak terkoordinasi lagi isunya," kata Mahfud.

Makan Siang Gratis

Sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024 sudah membahas soal program makan siang gratis.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) setelah mengikuti sidang di Istana Negara.

"Tadi ada (pembahasan program makan siang gratis). Saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," kata AHY.

"Kita hanya ada satu elemen yang itu juga jadi program unggulan dari capres terpilih, dan itu tentu harus dihitung secara seksama sehingga bisa di-deliver dengan baik," sambungnya.

Sementara itu, Jokowi membantah adanya pembahasan spesifik perihal program makan siang gratis. Meski demikian, dia mengakui program presiden terpilih yharus dimasukkan dalam rencana anggaran 2025.

"Enggak ada. Hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," katanya pada Rabu, 28 Februari 2024.***