FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi kondang, Akbar Faizal menyebut angket Pemilih Umum (Pemilu) 2024 mungkin dilakukan. Ia pun memberi catatan, berdasar dadi angket Bank Century yang pernah dilakukan.

“Berikut catatan tentang rencana Angket Pemilu sambil berkaca pada Angket Century,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (29/2/2024).

Ia menyebut banyak penggunaan hak angket busa jadi salah satu proses mematangkan cara bernegara. Baginya, proses itu bagus.

“Itu bagus & koridornya tersedia, Sekaligus obat untuk parlemen yang sakit & makin fasih membuat produk sakit seperti UU Omnibus Law,” ujarnya.

Apalagi, menurutnya hak angket sangat memungkinkan dilakukan. Apalagi melihatnya secara materil.

“Secara material, lebih dari cukup. Dimulai dari tahapan politik pencalonan hingga penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Bukti-bukti terhampar di semua proses,” ujarnya.

Ia mengubgkir pengalamannga pada Angket Century 2009, terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dibanding saat itu, menurutnya angket untuk Pemilu saat ini lebih muda untuk menemukan poin-poin krusial.

Apalgi, saat ini, ia bilang masa jabatan @jokowi tinggal beberapa bulan. Meski bagian dari pemenang Pemilu 2024, tapi psikologisnya pasti beda.

“Kemungkinan Presiden nanti adalah @prabowo pasti punga hitungan sendiri. @SBYudhoyono saat kami Angket di bulan pertama kemenangan periode keduanya. SBY sedang sangat kuat,” kenangny.

Saat itu, sejumlah politisi, Andi Rahmat (PKS), Maruarar Sirait (PDIP), Bambang Soesatyo (Golkar), Kurdi Mukri (PPP), Lili Wahid (PKB), Ahmad Muzani (Gerindra), Chandra Tirtawijaya (PAN), Misbakhun (PKS) & Akbar Faizal (Hanura)— menggugat kebijakan @SBYudhoyono tentang penyelamatan Bank Century.

“Awalnya, material Angket Century apa adanya.. Tapi kami berhasil menemukan titik-titik krusial yg membuat para pejabat @SBYudhoyono tak berkutik. Sayang, Pansus berhasil diinfiltrasi sehingga penanganan kasus jadi kabur stlh dipecah ke @KPK_RI, @Kepolisian_RI & @KejaksaanRI,” tuturnya.

Untuk angket Pemilu 2024, menurutnya itu bisa dilakukan oleh kubu 01 dan 03. Meski begitu, ia melihat hanya sejumlah parta politik yang serius.

“Kubu 01 & 03 ngaku serius kawal Angket. Tapi tampaknya hanya @PDI_Perjuangan yg serius dgn melihat sejarah oposisi mereka & beban psikologis setelah @jokowi khianati mereka. —@ganjarpranowo @mohmahfudmd,” ucapnya.

“Info daei internal @PartaiPKS, sikap terbelah jadi tak terelakkan. Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama @aniesbaswedan. Satu kubu lainnya merasa cukuplah 10 tahun berjauhan dgn pemerintah. Membiayai partai itu mahal dan memusingkan,” tambahnya.

Sementara NasDem, disebutnya sejak berdiri selalu berada di lingkar kekuasaan.
Mereka dianggap gagap beroposisi.

“Saya yakin kalkulator politik & bisnis yang kental pada partai ini sedang bekerja. Meski setahun terakhir tampak ‘menderita’ tapi Presidennya kelak bukan lagi @jokowi,” imbuhnya.

Di siai lain, ia menyebut jadinya Cak Imin Calon Wakil Presiden Anies Baswedan tidak membuat hubungannya retak dengan Prabowo Subianto. Tapi semata realitas politik yang harus mereka hadapi.

“Cak Imin terlalu canggih untuk tak baca peluang keuntungan dari situasi ini. Toh PKB telah menikmati efek elektoral pada Pilpres lalu,” terangnya.

Sementara itu, PPP yang berpotensi tak lolos Parlemen Treshold, kini sedang butuh pertolongan. Satu-satunya yang bisa menolong, kata Akbar adalah Jokowi.

Ia pun mengajak para politsi, bahwa
belajar bernegara bisa dilakukan dengan hak angket. Karena menurutnya, hal tersebut sangat mungkin dilakukan untuk menjaga nilai reformasi 1998.

“Sejujurnya tak ada lagi yang tersisa dari seluruh semangat Reformasi 98 itu dalam keseharian bernegara kita,” imbuhny.

“Meski saya sangat meragukan kualitas DPR periode 2024-2029 yang akan terpilih dari proses jual-beli suara, tapi harapan terpaksa saya ajukan. Sebab mereka nanti yang akan bertarung di Pansus Angket dan itu butuh kecerdasan, kearifan dan keteguhan,” sambungnya.

Ia bilang, dibutuhkan tiga hal jika ingin menjalankan hak angket. Pertama butuh kecerdasan, kedua mesti arif, dan ketuga teguh.

“Mengapa butuh kecerdasan? Material data & info akan sangat banyak dan rumit. Mengapa harus arif? Agar segala tujuan Angket semata demi NKRI. Mengapa harus teguh? Sebab godaan & ancaman akan sangat berat. Yang terakhir ini akan samgat berat. Terutama untuk Pimpinan Parpol yang tersandera,” ucapnya.

“Kita harus bersegera memperbaiki tata cara bernegara yang makin membusuk. Ini pertanyaan yang layak u/ kita: “Maukah kita mewariskan semua ini kepada cucu-cucu kita? Sebab anak-anak kita telah ikut memakan bangkai politik hari ini”,” tandasnya.
(Arya/Fajar)

Akbar Faisal Sebut Angket Pemilu 2024 Mungkin Dilakukan, Beri Catatan dari Pengalaman Angket Century

FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Politisi kondang, Akbar Faizal menyebut angket Pemilih Umum (Pemilu) 2024 mungkin dilakukan. Ia pun memberi catatan, berdasar dadi angket Bank Century yang pernah dilakukan.

“Berikut catatan tentang rencana Angket Pemilu sambil berkaca pada Angket Century,” ungkapnya dikutip fajar.co.id dari unggahannya di X, Kamis (29/2/2024).

Ia menyebut banyak penggunaan hak angket busa jadi salah satu proses mematangkan cara bernegara. Baginya, proses itu bagus.

“Itu bagus & koridornya tersedia, Sekaligus obat untuk parlemen yang sakit & makin fasih membuat produk sakit seperti UU Omnibus Law,” ujarnya.

Apalagi, menurutnya hak angket sangat memungkinkan dilakukan. Apalagi melihatnya secara materil.

“Secara material, lebih dari cukup. Dimulai dari tahapan politik pencalonan hingga penyelenggaraan Pemilu itu sendiri. Bukti-bukti terhampar di semua proses,” ujarnya.

Ia mengubgkir pengalamannga pada Angket Century 2009, terhadap Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dibanding saat itu, menurutnya angket untuk Pemilu saat ini lebih muda untuk menemukan poin-poin krusial.

Apalgi, saat ini, ia bilang masa jabatan @jokowi tinggal beberapa bulan. Meski bagian dari pemenang Pemilu 2024, tapi psikologisnya pasti beda.

“Kemungkinan Presiden nanti adalah @prabowo pasti punga hitungan sendiri. @SBYudhoyono saat kami Angket di bulan pertama kemenangan periode keduanya. SBY sedang sangat kuat,” kenangny.

Saat itu, sejumlah politisi, Andi Rahmat (PKS), Maruarar Sirait (PDIP), Bambang Soesatyo (Golkar), Kurdi Mukri (PPP), Lili Wahid (PKB), Ahmad Muzani (Gerindra), Chandra Tirtawijaya (PAN), Misbakhun (PKS) & Akbar Faizal (Hanura)— menggugat kebijakan @SBYudhoyono tentang penyelamatan Bank Century.

“Awalnya, material Angket Century apa adanya.. Tapi kami berhasil menemukan titik-titik krusial yg membuat para pejabat @SBYudhoyono tak berkutik. Sayang, Pansus berhasil diinfiltrasi sehingga penanganan kasus jadi kabur stlh dipecah ke @KPK_RI, @Kepolisian_RI & @KejaksaanRI,” tuturnya.

Untuk angket Pemilu 2024, menurutnya itu bisa dilakukan oleh kubu 01 dan 03. Meski begitu, ia melihat hanya sejumlah parta politik yang serius.

“Kubu 01 & 03 ngaku serius kawal Angket. Tapi tampaknya hanya @PDI_Perjuangan yg serius dgn melihat sejarah oposisi mereka & beban psikologis setelah @jokowi khianati mereka. —@ganjarpranowo @mohmahfudmd,” ucapnya.

“Info daei internal @PartaiPKS, sikap terbelah jadi tak terelakkan. Satu kubu ingin setia mengawal agenda Perubahan bersama @aniesbaswedan. Satu kubu lainnya merasa cukuplah 10 tahun berjauhan dgn pemerintah. Membiayai partai itu mahal dan memusingkan,” tambahnya.

Sementara NasDem, disebutnya sejak berdiri selalu berada di lingkar kekuasaan.
Mereka dianggap gagap beroposisi.

“Saya yakin kalkulator politik & bisnis yang kental pada partai ini sedang bekerja. Meski setahun terakhir tampak ‘menderita’ tapi Presidennya kelak bukan lagi @jokowi,” imbuhnya.

Di siai lain, ia menyebut jadinya Cak Imin Calon Wakil Presiden Anies Baswedan tidak membuat hubungannya retak dengan Prabowo Subianto. Tapi semata realitas politik yang harus mereka hadapi.

“Cak Imin terlalu canggih untuk tak baca peluang keuntungan dari situasi ini. Toh PKB telah menikmati efek elektoral pada Pilpres lalu,” terangnya.

Sementara itu, PPP yang berpotensi tak lolos Parlemen Treshold, kini sedang butuh pertolongan. Satu-satunya yang bisa menolong, kata Akbar adalah Jokowi.

Ia pun mengajak para politsi, bahwa
belajar bernegara bisa dilakukan dengan hak angket. Karena menurutnya, hal tersebut sangat mungkin dilakukan untuk menjaga nilai reformasi 1998.

“Sejujurnya tak ada lagi yang tersisa dari seluruh semangat Reformasi 98 itu dalam keseharian bernegara kita,” imbuhny.

“Meski saya sangat meragukan kualitas DPR periode 2024-2029 yang akan terpilih dari proses jual-beli suara, tapi harapan terpaksa saya ajukan. Sebab mereka nanti yang akan bertarung di Pansus Angket dan itu butuh kecerdasan, kearifan dan keteguhan,” sambungnya.

Ia bilang, dibutuhkan tiga hal jika ingin menjalankan hak angket. Pertama butuh kecerdasan, kedua mesti arif, dan ketuga teguh.

“Mengapa butuh kecerdasan? Material data & info akan sangat banyak dan rumit. Mengapa harus arif? Agar segala tujuan Angket semata demi NKRI. Mengapa harus teguh? Sebab godaan & ancaman akan sangat berat. Yang terakhir ini akan samgat berat. Terutama untuk Pimpinan Parpol yang tersandera,” ucapnya.

“Kita harus bersegera memperbaiki tata cara bernegara yang makin membusuk. Ini pertanyaan yang layak u/ kita: “Maukah kita mewariskan semua ini kepada cucu-cucu kita? Sebab anak-anak kita telah ikut memakan bangkai politik hari ini”,” tandasnya.
(Arya/Fajar)