FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Hasto Kristiyanto menyoroti pemberian pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan ini hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta demokrasi.

"Bertentangan dengan seluruh fakta-fakta yang ditemukan yang mengawali proses reformasi," kata Hasto di Plataran Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2), dikutip dari Jawapos.com.

Hasto menjelaskan, fakta-fakta reformasi yang dimaksud adalah ketika Prabowo Subianto diberhentikan sebagai anggota TNI. Ia mengingatkan, seharusnya pemberian pangkat harus berdasar hal penting atau fundamental.

"Ya kita harus mencermati ketika reformasi berjalan. Kadang diawali dengan kerusuhan massal. Apa yang dilakukan dengan pemberian gelar dan pangkat kehormatan tentu saja menyentuh hal-hal yang sangat fundamental," tegas Hasto.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyematkan tanda kenaikan pangkat sebagai Jenderal TNI Kehormatan, kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Penyematan itu diberikan sekaligus dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri, di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2).

Presiden menyematkan langsung tanda Jenderal TNI Kehormatan tersebut kepada Prabowo Subianto. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa penyematan Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo dalam rangka berbakti kepada rakyat dan negara.

"Untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat bangsa dan negara," ucap Jokowi.

"Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto," imbuhnya. (*)