JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengaku akan menyelesaikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) setelah dilantik menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Kemenko Polhukam bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan lembaga terkait lain selama ini menangani kasus bantuan likuiditas yang digulirkan tahun 1998 tersebut melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas).

Baca juga: Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Ingin Situasi Usai Pemilu Kondusif Sampai Pelantikan Presiden Terpilih

Mantan Panglima TNI itu akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

"Saya akan koordinasi segera, setelah itu saya akan turun ke lapangan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di BLBI," kata Hadi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Ia menuturkan, skema penyelesaian masalah sudah dibuat dan segera dikoordinasikan.

Sebab, bagaimanapun, BLBI juga menyangkut hak atas tanah ketika para obligor tidak bisa membayar kembali dana yang digulirkan Bank Indonesia dengan penjamin pemerintah kala itu.

"Permasalahan itu juga menyangkut permasalahan tanah yang selama ini saya bantu sebagai Menteri ATR, membantu untuk menyelesaikan permasalahan BLBI," tutur Hadi.

Baca juga: Dilantik Jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Akan Temui Mahfud MD

Di sisi lain, Hadi berjanji akan menjaga kondusivitas pasca pesta demokrasi dan pemungutan suara 14 Februari 2024.

Menurut Hadi, menjaga persatuan dan kesatuan itu adalah tugas seluruh komponen yang satu sama lain harus saling mendukung.

"Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik, sangat kondusif ini agar terus dipertahankan. Ini adalah bagian dari tugas seluruh komponen. TNI dan Polri jadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI," kata dia.

-. - "-", -. -