JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Hukum Nasional (THN) Anies-Muhaimin, Ari Yusuf Amir menyebut, banyak kepala desa mendapat tekanan atau dijanjikan imbalan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

Hal itu dia sampaikan untuk menjelaskan dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Jadi kades-kades ini tadinya ada yang ditekan, ada yang diberi imbalan, lalu mereka targetnya adalah pemenangan paslon tertentu," kata dia saat ditemui di Kantor THN Anies-Muhaimin di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Selasa (20/2/2024).

Baca juga: Kubu Anies-Muhaimin Klaim Kecurangan Pemilu Banyak Dilakukan Melalui para Kepala Desa

Ari mengatakan, target suara itu kemudian digulirkan dengan cara menggerakkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk mengarahkan para pemilih.

"Dia menggerakkan KPPS-nya, karena KPPS-nya dia (kepala desa) yang tunjuk, lalu (mengajak) masyarakat yang ada di desanya," tutur Ari.

Ia mengatakan, ada banyak pola yang dilakukan para kepala desa untuk memenangkan paslon tertentu dalam Pilpres 2024.

Namun, kata Ari, tidak bisa dijelaskan secara rinci untuk bahan pembuktian dalam sengketa pemilu kedepan.

"Banyak sekali, tapi detailnya mohon maaf tidak bisa kami sampaikan," ucap dia.

Baca juga: Real Count Sementara KPU: Anies-Muhaimin Unggul di Aceh dan Sumbar, di DKI Kalah Tipis

Ari mengatakan, kecurangan yang melibatkan kepala desa ini didesain secara terstruktur dan sistematis.

Tidak hanya kepala desa, kata dia, beberapa kecurangan juga melibatkan pejabat tinggi negara dari penyelenggara pemilu hingga aparat penegak hukum.

"Ini fakta-fakta yang ada di lapangan yang kami kumpulkan dan inilah yang akan kami sampaikan di persidangan," ujar Ari.

-. - "-", -. -