PIKIRAN RAKYAT - Pemilu 2024 sudah digelar. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), hingga 17 Februari 2024, ada 57 petugas pemilu yang meninggal dunia, terdiri dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), petugas perlindungan masyarakat (Linmas), saksi, dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Sementara berdasarkan laporan BBC News Indonesia yang menggabungkan data Kemenkes dengan angka dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), angka kematian petugas pemilu mencapai 100 orang, lebih dari 7.000 lainnya sakit. Ada 5.741.127 anggota KPPS yang bertugas di 820.161 TPS yang tersebar.

Untuk tak mengulangi tragedi kelam yang terjadi saat Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengubah persyaratan untuk menjadi petugas pemilu, yakni diperuntukan bagi masyarakat berusia 17—55 tahun, berkaitan dengan daya tahan tubuh saat menjalankan tugasnya. Persyaratan itu terdapat dalam Peraturan KPU No. 8/2022.

Apa sebetulnya yang harus menjadi perhatian agar tragedi serupa tak kembali terjadi?

Tenaga kesehatan

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berujar, semestinya ada tenaga kesehatan yang berjaga dan siap membantu bila ada petugas yang sakit, lantaran mempertimbangkan beban kerja petugas di lapangan. "Memang beban kerjanya berat sekali."

Selain jam kerja panjang, di Pemilu 2024 para petugas pemilu di lapangan menghadapi pelbagai permasalahan, seperti hambatan teknis, kurangnya surat suara, hasil penghitungan suara yang tak sesuai dengan jumlah surat, dan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) KPU yang kerap tak bisa diakses.

"Karena ujung tombak penyelenggaraan itu KPPS, kalau misalnya ada hambatan, pasti KPPS-nya duluan yang bakal kena," tutur dia.

Reformasi total

Bilik suara di Pemilu 2024.

Khairunissa menilai, kalau kepengin ada perubahan untuk pemilu ke depan, mesti ada evaluasi menyeluruh dan perubahan model pemilu. "Harus direformasi total."

"Enggak bisa lagi pemilu dengan model lima kotak suara seperti ini. Enggak sehat," kata dia, seperti dilaporkan BBC News Indonesia.

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menyebut, sistem pemilu di Indonesia yang kompleks dan rumit mesti dipisahkan. "Pemilu yang nasional ya nasional, yang lokal ya lokal. Itu akan lebih memudahkan."

Selain itu, pemilu serentak membuat pemilih kerap cuma fokus pada kandidat presiden dan wakil presiden, sehingga para calon anggota legislatif atau caleg pun menjadi terlupakan. Akhirnya, saat masuk ke TPS, pemilih bingung menghadapi banyaknya pilihan caleg dan cenderung memilih selebriti yang wajahnya dirasa familiar.

"Padahal, sebetulnya secara kapasitas, secara politik gagasan, mereka (caleg artis) sama sekali kurang. Ini yang sebenarnya sangat disayangkan," tuturnya, "karena masyarakat bingung, ya sudah akhirnya masyarakat coblos saja yang mereka tahu yang mereka kenal."

Kondisi Pemilu 2019

Berdasarkan riset Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta, beban kerja tinggi harus dihadapi petugas Pemilu 2019. Sebelum hari H pencoblosan, secara median mereka bekerja selama 7,5—11 jam untuk mempersiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan 8—48 jam guna mempersiapkan dan mendistribusikan undangan. Pada hari H pencoblosan, jam kerja mereka 20—22 jam.

Per Mei 2019, 12 petugas pemilu di Yogyakarta meninggal dunia. Tim peneliti UGM mewawancarai anggota keluarga korban, menemukan fakta bahwa seluruh korban berjenis kelamin laki-laki, berusia 46—67 tahun, 80 persen di antaranya memiliki riwayat penyakit kardiovaskular, 90 persen memiliki riwayat merokok.

Selain itu, 89,2 persen dari 74 petugas pemilu yang sakit merasa memiliki tuntutan kerja yang tinggi, sedangkan cuma 74,2 persen dari 138 dari petugas yang sehat. "Kondisi tersebut mengakibatkan petugas pemilu yang sakit memiliki tingkat kelelahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan petugas yang sehat," kata tim peneliti UGM.***