PIKIRAN RAKYAT - Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud dan Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) sepakat satu suara, dalam semangat mengawal hasil Pemilu 2024. Kedua tim masih bekerja keras menjaga suara rakyat agar tercatat secara jujur dan adil (jurdil).

Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, baik TPN maupun Timnas AMIN punya asa setara dalam penegakan demokrasi, di antara proses pemungutan suara dan rekapitulasi hasil penghitungannya.

"Tanpa komunikasi formal pun dari apa yang disampaikan Timnas AMIN ke publik itu menunjukkan suatu spirit yang sama," ujar Hasto, usai rapat terbatas TPN Ganjar Mahfud di Gedung High End, Jakarta, Senin, 19 Februari 2024.

Dengan demikian, Hasto mengingatkan semua pihak bahwa demokrasi di negeri ini mesti diselamatkan. Sebab, kekuatan demokrasi akan berdampak signifikan terhadap kepercayaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Koreksi demokrasi, kata Hasto, harus dilaksanakan secara masif dan bersama-sama. Apabila tidak demikian, Hasto cemas akan hilangnya kepercayaan masyarakat sama sekali, terhadap proses demokrasi di masa depan.

Bahkan, menurutnya bukan tak mungkin tak ada lagi rakyat yang percaya pada proses pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024.

TPN Siap Naikan Aduan ke MK

TPN Ganjar-Mahfud sudah siap menutup seluruh proses pengawalan suara Pemilu 2024 dengan memperkarakannya (litigasi) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah tersebut akan dipimpin tim khusus hukum yang baru dibentuk TPN, yaitu Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

Adapun tim akan dipimpin dua advokat senior, antara lain, ketua tim hukum, Todung Mulya Lubis dan wakilnya, Hendry Yosodiningrat. Hasto mengucapkan terima kasih kepada para pakar atas sumbangsih tenaga dan pikirannya dalam kelompok.

"Banyak pakar yang bergabung, termasuk ada yang mampu mengukur sikap dari aspek keterlibatan kekuasaan yang kemudian mencederai proses demokrasi itu sendiri," tuturnya.

Baca Juga: KPU Tepis Tudingan Server Sirekap Ada di China: Seluruh Data Diproses dan Disimpan di Indonesia 

Hasto Soal Demokrasi Cedera usai Jokowi Bertemu Surya Paloh

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto berpandangan, pertemuan antara Ketum NasDem, Surya Paloh dan Presiden Jokowi, Minggu, 18 Februari 2024, di Istana Negara, seharusnya tidak terjadi. Terlebih saat hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 belum rampung.

"Ketika di tengah-tengah proses rekapitulasi yang masih berjalan, upaya-upaya yang dipresepsikan menggalang dukungan itu kan sebenarnya justru apa yang terjadi selama ini, itu tidak benar, sehingga masih diperlukan suatu langkah konsolidasi seperti itu," ucapnya.

Menurutnya, Jokowi menjadi sosok yang bertanggung jawab atas kualitas demokrasi di Indonesia. Hal itu, kata Hasto, merupakan pendapat dari para pengamat pro demokrasi.

"Berdasarkan catatan kritik yang diberikan para pengamat, para tokoh-tokoh pro demokrasi, maka Pak Jokowi sebagai sosok yang seharusnya bertanggung jawab terhadap kualitas demokrasi itu sendiri," katanya. ***