PIKIRAN RAKYAT – Mahfud MD mengatakan pembatalan hasil pemilu bukan hal yang tidak mungkin. Selama menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dia dan hakim lainnya pernah memutus pembatalan hasil pemilu, seperti Pilgub Jawa Timur, Pilkada Bengkulu Selatan, dan Pilkada Kotawaringin Barat.

“Buktinya banyak pemilu itu dibatalkan, didiskualifikasi. Saya nangani kasus tentang ini banyak,” kata Mahfud usai menghadiri pengukuhan guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI), Depok, Sabtu, 17 Februari 2024.

Dari perkara-perkara tersebut, beberapa di antaranya digelar pemilu ulang hingga penghitungan suara ulang. Mahfud menegaskan, selama hakim mengantongi bukti-bukti pelanggaran atau kecurangan, maka hasil pemilu bisa digugat dan sangat mungkin dibatalkan.

“Ada yang diulang, beberapa ada yang dihitung ulang, dan sebagainya, tergantung hakimnya punya bukti atau tidak. Atau kalau sudah punya bukti, berani menerima bukti apa tidak,” ujarnya.

Banyak dari perkara-perkara yang ditangani Mahfud berakhir dengan pemenang yang didiskualifikasi, kemudian lawannya dilantik menjadi kepala daerah.

“Misalnya saya sebut contohnya, hasil Pemilu Kada Jawa Timur tahun 2008 saat Khofifah dinyatakan kalah dari Sukarwo, kita batalkan hasilnya dan diulang,” kata Mahfud.

“Dua, hasil Pilkada Bengkulu Selatan yang menang didiskualifikasi, yang di bawahnya langsung naik. Tiga, hasil Pilkada Kota Waringin Barat, sama dengan Bengkulu Selatan dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang terpisah daerah tertentu, desa tertentu, dan sebagainya,” katanya menambahkan.

Mahfud Tak Takut Kalah Pilpres

Mahfud MD buka suara soal rencananya ke depan jika paslon yang memenangi Pilpres 2024 bukanlah dirinya dan Ganjar Pranowo. Sekali pun tidak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Mahfud akan tetap memperjuangkan demokrasi dan keadilan, seperti yang dilakukannya beberapa tahun lalu kala tak menjadi bagian dari pemerintahan.

“Apa pun hasil dari pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan,” kata Mahfud dalam kesempatan yang sama.

Meski tidak punya jabatan strategis, Mahfud tidak khawatir sebab demokrasi dan keadilan tak melulu soal pemilu.

“Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak di jabatan apa pun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum,” ujar Mahfud.

Mantan Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu ingin suara rakyat yang mengkritik para pejabat negara didengar. Dia tidak ingin para pejabat menyalahgunakan kekuasaannya.

“Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoriterialisme menuju demokrasi,” katanya.

Dia berjanji akan terus memperjuangkan demokrasi agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia,” ujar Mahfud MD.***