FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah video tentang ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dalam Pemilu 2024 tersebar di media sosial.

Polri menegaskan video yang beredar di media sosial yang menyebut Ketidaknetralan Kapolri dalam pesta demokrasi Pemilu 2024 adalah informasi yang menyesatkan atau hoaks.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho, meminta masyarakat agar tidak memercayai informasi yang beredar di media sosial tanpa mengecek terlebih dahulu.

“Masyarakat jangan termakan informasi yang tidak jelas kebenarannya dan jangan menyebarkan kembali informasi yang tidak benar atau hoax,” ungkap Kadiv Humas Polri dalam keterangan resminya, Senin (12/2/2024).

Kadiv Humas Polri juga menegaskan bahwa Polri akan tetap netral menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan aman, damai, sejuk, dan bermartabat.

Seperti diketahui, bahwa sikap netralitas harus dimiliki para anggota Polri. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) undang-undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sebelumnya dalam video yang beredar di lini massa itu dinyatakan bahwa Kapolri memerintahkan Dirbinmas Polda jajaran tanpa surat telegram rahasia (STR) dan hanya melalui telepon kepada para kapolda.

Kapolri di dalam video tersebut disebut memerintahkan untuk mengerahkan fungsi Binmas Polri sebagai instrumen pemenangan pemilu.

Sistem door to door sistem oleh Bhabinkamtibmas tidak dapat digunakan lagi dan diperintahkan untuk mengerahkan da'i kambtibmas untuk memanfaatkan sarana ibadah sebagai wadah pengelolaan dan pemastian untuk salah satu paslon.

Lalu meminta bantuan dana dari para pengusaha BUJP (Badan Usaha Jasa Pengamanan) yang merupakan kolega Direktorat Binmas wilayah masing-masing. (Pram/fajar)