AYOBOGOR.COM -- Pencairan aneka bansos masih menjadi hal yang dinanti semua keluarga miskin di Indonesia.

Bansos-bansos ini pencairannya untuk digunakan KPM sebagai pembayaran biaya kehidupan sehari-hari.

Nah, saat ini muncul info mengenai pencairan bansos Rp 600 ribu via pos di Jawa Barat.

Baca Juga: 6 Bansos Penyalurannya Dipercepat Jelang Pemilu 2024, Ada yang Nominalnya hingga Rp200 Juta!

Lantas banyak KPM yang berpikir bahwa pencairan bansos tersebut merupakan bansos BLT Mitigasi risiko pangan.

Memang untuk diketahui BLT Mitigasi risiko pangan adalah bansos tambahan Rp 600 ribu cair Februari 2024.

Bansos ini mirip dengan BLT El Nino, hanya saja nominal pencairannya yang lebih besar.

Saat ini pemerintah juga sedang dalam tahap mencairkan bansos PKH dan BPNT.

Baca Juga: Hujan Bansos Buat KPM, Cair Lagi Rp 800.000 Minggu Ini Via Kantor Pos Benar Bansos BPNT dan BLT Mitigasi Risiko Pangan?

Pencairannya baik melalui KKS maupun Kantor Pos.

Nah, untuk bansos-bansos tersebut terus disalurkan hingga nanti sebelum pemilu 2024 dimulai.

Dan saat ini, untuk penyaluran PKH dan BPNT melalui KKS telah mencapai 80 persen.

Sedangkan untuk pencairan yang melalui Kantor Pos, pada hari ini merupakan hari pertama pencairan di beberapa wilayah.

Baca Juga: Pencairan BLT Mitigasi Risiko Pangan Dikebut Sebelum Pemilu 2024? Jangan Kaget, Bansos Rp 600 Ribu Mulai Cair 7 Februari 2024

Lantas bansos Rp 600 ribu cair via pos di Jawa Barat adalah bansos apa?

Merangkum channel YouTube Naura Vlog, pencairan bansos Rp 600 ribu adalah bansos PKH combo.

Yang dimaksud bansos PKH combo adalah mereka yang mendapatkan bansos PKH ditambah bansos sembako atau BPNT.

Jumlah yang diterima bansos ini sebesar Rp 600 ribu.

Dan setiap KPM yang menerima, mendapatkan surat undangan dari PT Pos Indonesia untuk segera mengambil dana bansos ini.

Merangkum sejumlah sumber, wilayah yang sedang mendapatkan bansos jenis ini adalah wilayah Kuningan Jawa Barat.

Kemudian untuk bansos BLT mitigasi, hingga sekarang belum ada penjelasan serta keterangan.

Hal tersebut baik dari pemerintah maupun akun SIKS-NG terkait status pencairan.