LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Pemerintah melalui Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp200.000 per bulan.

BLT sebesar Rp200.000 per bulan ini rencananya akan diberikan untuk tiga bulan pertama tahun 2024 kepada 18,8 juta masyarakat yang termasuk ke dalam kategori keluarga penerima manfaat (KPM).

Adapun tujuan penyaluran BLT oleh pemerintah sebesar Rp200.000 per bulan ini adalah untuk memitigasi risiko pangan yang terjadi di kalangan masyarakat.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Aparat Kewilayahan di Bandung Barat Mesti Siapkan Mitigasi di TPS Rawan Bencana

Sebagai informasi, BLT bulanan sebesar Rp200.000 ini berbeda dengan program BLT berupa pangan beras yang sudah lebih dulu diberikan kepada masyarakat sejumlah 22 juta KPM.

Untuk menyalurkan BLT Rp200.000 per bulan kepada 18 juta KPM ini, pemerintah bahkan telah menganggarkan dana sangat fantastis, yakni sebesar Rp11,25 triliun.

Adapun sumber anggaran triliunan rupiah ini berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan oleh Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada akhir Januari 2024.

Akan tetapi, mayoritas masyarakat menolak pemberian BLT dari pemerintah ini. Tak sedikit yang menganggap bahwa ini adalah cara pemerintah merendahkan rakyat.

Ungkapan penolakan masyarakat tersebut disampaikan baru-baru ini melalui kolom komentar Instagram yang memuat informasi terkait pemberian BLT sebesar Rp200.000 per bulan dari pemerintah.

Baca Juga: Telan Dana Rp804 Miliar, Jembatan Ini Mampu Pangkas Waktu 2 Kota yang Tadinya 30 Menit Jadi 3 Menit

"Cara merendahkan rakyatnya," tulis akun Instagram @ipi***.

"Menghina rakyat, bukannya memberikan skill pelatihan untuk kerja digaji dengan hormat, malah melatih mental peminta-minta," seru akun Instagram @muh***.

"Lagi-lagi rakyat dibodohi, rakyat butuh pekerjaan, bukan dijadikan pemalas," kata akun Instagram @adi***.

"Rp200.000 per bulan dapat apa?" tanya akun Instagram @rik***.

"Gak usah Pak, yang dapat orang mampu semua," ucap akun Instagram @nag***.

Beberapa diantaranya juga menolak pemberian BLT ini karena tidak etis dilakukan di masa kampanye pilpres 2024. Terlebih BLT yang diberikan hanya 3 bulan di awal 2024.

"Berhentilah ngasih-ngasih begini di masa pemilu. Kelihatan banget nyari simpati. Apa ini hasil notulen meeting kemarin dengan Pak Lurah?" ucap akun Instagram @rzq***.

"Biasa, menjelang pemilu dana APBN dipakai buat kampanye," ungkap akun Instagram @way***.

"Bukan BLT namanya, tapi serangan fajar. Mau pemilu bagi-bagi bansos, kemarin kemana aja, rugi dong," tandas akun Instagram @fit***.

Sebagian masyarakat lainnya juga lebih menginginkan pemerintah memperluas lapangan pekerjaan dibandingkan memberikan BLT yang bahkan lebih kecil daripada harga sembako.

Penolakan mayoritas masyarakat terhadap pemberian BLT ini juga sebagian besar disebabkan karena merasa pemerintah ingin menyogok mereka agar memilih salah satu paslon capres - cawapres di pemilu 2024 mendatang.***