FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin menyatakan sikap pada pemerintahan Jokowi. Ada empat hal yang disampaikan.

Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unhas, Prof Muhammad Ruslin mengatakan acara itu tidak mengatas namakan universitas.

“Bukan dari pihak univertitas. Tidak ada koordinasi dengan pimpinan. Kami tidak ngerti itu. Itu bukan mengatas namakan Unhas,” ungkapnya kepada fajar.co.id saat dikonfirmasi melalui telepon, Jumat (2/2/2024).

Meski begitu, ia mengakui adanya agenda tersebut. Hanyaa saja, ia tidak tahu siapa yang menginisiasi.

“Iya. Mungkin dari orang di Unhas, tapi kami tidak tahu,” ujarnya.

Diketahui, pernyataan sikap itu disampaikan di Halaman depan Gedung Rektorat Unhas, Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 10 Makassar, Jumat 2 Februari 2024.

“Ini untuk menjaga demokrasi. Apalagi kami pelaku reformasi,” kata Ketua Dewan Kehormatan Unhas, Prof Amran Razak.

Pernyataan dikap itu dinamai Unhas Bergerak untuk Demokrasi. Ada empat poin yang disampaikan.

1. Senantiasa menjaga dan mempertahankan Pancasila dan UUD 1945 dalam pelaksanaan pemilu sebagai instrumen demokrasi.

2. Mengingatkan Presiden Jokowi, dan semua pejabat negara, aparat hukum dan aktor politik yang berada di kabinet presiden untuk tetap berada pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial serta rasa nyaman dalam berdemokrasi.

3. Meminta KPU, Bawaslu. DKPP selaku penyelenggara pemilu agar bekerja secara profesional dan bersungguh-sungguh sesuai peraturan yang berlaku. Penyelenggara pemilu senantiasa menjunjung tinggi prinsip independen, transparan, adil, jujur, tidak berpihak, dan teguh menghadapi intervensi pihak manapun.

4. Menyerukan kepada masyarakat dan elemen bangsa secara bersama sama mewujudkan iklim demokrasi yang sehat dan bermartabat untuk memastikan pemilu berjalan secara jujur, adil, dan aman agar hasil Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden mendapat legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

(Arya/Fajar)