LENGKONG, AYOBANDUNG.COM -- Jelang pemilu 2024, Presiden Jokowi bersama pemerintah disorot masyarakat ramai-ramai karena anggarkan bantuan sosial (bansos) secara besar-besaran hingga Rp496 tirilun.

Akan tetapi, mayoritas masyarakat malah merasa heran sebab presiden yang turun langsung untuk membagikan bansos. Bahkan tak sedikit yang salah fokus (salfok) dengan ketidakterlibatan Tri Rismaharini, Menteri Sosial (Mensos) dalam kegiatan ini.

Sebagai informasi, anggaran bansos pada masa pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2024 atau tahun pemilu ini naik sebanyak puluhan triliun dari tahun-tahun sebelumnya.

Diketahui anggaran bansos yang dikucurkan oleh pemerintah bahkan lebih besar daripada saat masa pandemi tahun 2022 dan tahun 2023. Anggaran pada tahun pemilu ini bahkan hanya selisih sedikit dengan masa awal pandemi pada tahun 2020.

Pada tahun 2024, anggaran bansos yang dikucurkan oleh pemerintah adalah sebesar Rp496 triliun, pada tahun 2023 anggaran bansos hanya sebesar Rp439,1 triliun. Angka ini menunjukan kenaikan yang cukup signifikan.

Pada tahun 2022 anggaran bansos Presiden Jokowi adalah sebesar Rp460,2 triliun dan pada masa pandemi tahun 2021 anggaran bansos yang digelontorkan adalah sebesar Rp468,2 triliun.

Baca Juga: Alhamdulillah! 5 Bansos Cair per Januari 2024, Tembus Rp750.000, Masyarakat Bisa Daftar Lewat HP!

Berdasarkan data terbaru, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp11,25 triliun untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan tujuan mencegah risiko pangan.

BLT ini akan disalurkan sebesar Rp200.000 per bulan, terhitung mulai bulan Januari 2024 hingga bulan Maret 2024 kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Hal ini juga telah disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Senin, 19 Januari 2024. Airlangga Hartarto mengatakan bahwa BLT ini adalah program untuk menggantikan bansos El Nino yang sudah berlaku sebelumnya.

Tak hanya itu, pemerintah juga menganggarkan Program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang digunakan untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan juga bantuan pangan.

Terkait bansos yang dianggarkan besar-besaran di tahun pemilu ini, Menkeu, Sri Mulyani telah menjelaskan bahwa bansos merupakan salah satu instrumen yang tercantum dalam APBN. Sri Mulyani mengatakan bahwa anggaran terkait bansos ini telah dibahas dan disetujui dalam rapat DPR RI.

Namun, terlepas dari semua itu, mayoritas masyarakat malah mempertanyakan ketidakterlibatan Mensos, Tri Rismaharini dalam agenda bagi-bagi bansos ini.

Baca Juga: Siap-siap! Bansos BLT Rp200 Ribu dan Beras 10kg Cair Februari, Cek Daftar Penerimanya di Sini

Tak sedikit yang menyoroti sikap Presiden Jokowi di masa pemilu 2024 yang malah turun langsung dalam bagi-bagi bansos kepada masyarakat di sejumlah wilayah.

Hal ini dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai taktik Jokowi untuk mengkampanyekan salah satu paslon capres - cawapres. Terlebih beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi sempat mendeklarasikan bahwa Presiden boleh memihak salah satu paslon.

"Mensos gak diajak Pak?" tanya akun Instagram @tah***.

"Mensos ini gak setuju dengan bagi-bagi bansos, makanya gak dilibatin. Tapi lucunya, malah Presiden sendiri yang turun tangan demi meraih simpati rakyat," tulis akun Instagram @edy***.

"Menteri sosial kemana ya?" tandas akun Instagram @eko***.

"Harga suara rakyat lebih mahal daripada keterpurukan ekonomi," ucap akun Instagram @gon***.

"Kalau begitu, pemilu mending tiap minggu saja biar dapat bansos terus," kata akun Instagram @idr***.

Baca Juga: Bansos Rentan Dipolitisasi, Bawaslu Bandung Barat Awasi Distribusi Bantuan Pangan

"Menko Perekonomian kok ngurus bansos? Mensosnya kemana?" ungkap akun Instagram @elb***.

"Menko Perekonomian dan Mendag lebih sibuk ngurus bansos, sedangkan Mensos diistirahatkan. Ini kabinet apa?" tanya akun Instagram @sup***.