PIKIRAN RAKYAT - Potensi pelanggaran Pemilu 2024 dinilai mengkhawatirkan, bahkan pelanggaran-pelanggaran telah terjadi seperti para pejabat publik terang-terangan mendukung salah satu pasangan calon.

Ketua Badan Pengawas Jaga Pemilu yang juga mantan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas menilai pelaksanaan Pemilu 2024 menjadi pelaksanaan Pemilu yang paling mengkhawatirkan sepanjang pascareformasi.

"Pemilu tahun ini yang paling mengkhawatirkan ini, dimulai dengan putusan MK (yang meloloskan batasan usia capres dan cawapres) ya kan, udah gitu puncaknya adalah kemarin Pak Jokowi mengatakan bahwa dia akan kampanye karena aturan memungkinkan," katanya pada diskusi pendidikan dan sosialisasi relawan pemantau Jaga Pemilu di Kantor Pikiran Rakyat, Kota Bandung, Jumat, 2 Februari 2024.

Menurut Erry, dalam hal kepala negara diperbolehkan kampanye tersebut ternyata aturan yang dilihat itu aturan-aturan yang memang menguntungkan.

"Tapi yang bersifat tidak melihat pasal-pasal lain yang mensyaratkan kebolehan itu memang boleh tapi syaratnya ada, syaratnya itu yang tidak diungkap," ujarnya melanjutkan.

Menurut Erry, seharusnya pejabat publik tidak diperkenankan memilih terang-terangan mendukung pasangan calon. Kaitannya pejabat publik, Erry mengapresiasi Mahfud MD yang mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam.

"Harusnya menjadi contoh dengan demikian maka tidak ada benturan kepentingan," kata dia.

Erry berharap sikap Mahfud dicontoh oleh paslon lain, atau para tim sukses lainnya yang memiliki jabatan publik seperti menteri maupun komisaris BUMN.

"Sekurang-kurangnya cuti panjang," ucapnya.

Jaga Pemilu sebut Pilpres 2024 paling mengkhawatirkan.

Sementara itu, terkait posisinya, Jaga Pemilu merupakan lembaga independen pengawas pemilu yang menjadi mitra Bawaslu. Jaga Pemilu sama-sama akan mengawasi proses jalannya Pemilu hingga putaran kedua selesai dengan melibatkan ribuan relawan.

Pengawasan langsung para relawan termasuk masyarakat umum. Mereka dapat melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran Pemilu melalui Jaga Pemilu.

"Jadi kami akan melaporkan semua laporan yang kami terima kepada Bawaslu, kalau Bawaslu tidak bertindak apa-apa kami akan mengadvokasi," ucapnya.

Senada dengan Erry, Divisi Hukum Jaga Pemilu Rusdi Marpaung mengakui perjalanan pemilu 2024 cukup mengkhawatirkan. Pasalnya, sedikitnya ada empat dari lima pelanggaran yang dilakukan. Pertama soal netralitas ASN, penggunaan fasilitas negara, penggunaan anggaran negara, dan money politics.

"Sekarang money politics mereka yang berkontestasi memanfaatkan database," katanya.

Melalui Jaga Pemilu, laporan yang diterima standarnya sama dengan pelaporan pada Bawaslu.

"Identitas pelapor harus ada, kedua ada alamat kontak untuk verifikasi dan dapat diakses. Untuk masalah hukum, foto video keterangan saksi-saksi. Form di Jaga Pemilu mudah sekali, kalau lengkap nanti ada tim verifikasi. Alurnya relawan lapor ada tim verifikasi nanti teruskan ke Bawaslu," ucapnya.

Rusdi menambahkan, pihaknya bukan pihak penindak, Jaga Pemilu cuma melaporkan. Tugas Bawaslu yang mengolah dan jika terbukti melanggar diproses di Gakkumdu dan itu yang akan menjadi sanksi rekomendasi.

Dia mengungkapkan, sudah ada 2.000 relawan yang telah bergabung dan tersebar di kota besar, dengan terbesar di Jawa Barat sekira 400 relawan.

"Itu yang sudah daftar di platform dan ini bisa berkembang. Kita akan menurunkan relawan menjaga TPS," katanya.

Rusdi melanjutkan, ada delapan daerah yang sangat riskan pada Pemilu 2024 yakni seluruh provinsi di Pulau Jawa seperti Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Serta Sumatra Utara, Makassar. dan Kalimantan Barat Pontianak.

"Itu daerah yang memang paling banyak pemilihnya. Daerah Jawa, adalah kunci," ujarnya memungkasi.***