FAJAR.CO.ID,MAKASSAR — Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin, Makassar bakal menggelar ‘Deklarasi Bergerak untuk Menyelamatkam Demokrasi’.

Itu terlihat dari poster yang tersebar di sejumlah grup WhatsApp. Poster yang diterima fajar.co.id, disebutkan deklarasi itu bakal dilakukan di Halaman Depan Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10 Makassar.

“Forum Guru Besar dan Dosen Universitas Hasanuddin mengajak masyarakat dan elemen bangsa untuk hadir bersama pada deklarasi: BERGERAK UNTUK MENYELAMATKAN DEMOKRASI,” tulis poster tersebut.

Disebutkan deklarasi itu akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024. Pada jam 14.30 WITA.

Wakil Rektor 1 Akademik dan Kemahasiswaan, Prof Muhammad Ruslin membenarkan adanya rencana itu. Hanya saja, ia mengaku tak tahu siapa pihak yang mengisiasi.

“Iya. Mungkin dari orang di Unhas, tapi kami tidak tahu,” ungkapnya kepada fajar.co.id saat dikonfirmasi.

Ruslin mengungkapkan, rencana deklarasi itu tidak berkoordinasi dengan pimpinan universitas.

“Bukan dari pihak univertitas. Tidak ada koordinasi dengan pimpinan. Kami tidak ngerti itu. Itu bukan mengatas namakan Unhas,” ucapnya.

“Saya juga tidak mengerti itu. Tidak paham,” tandasnya.

Sebelumnya, pada 31 Januari 2024, sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) mengeluarkan petisi Bulaksumur. Petisi itu dibacakan oleh guru besar, dosen, dan mahasiswa.

Mereka menyampaikan kekecewaannya pada Presiden Jokowi. Sebagai alumni UGM, mereka menilai Jokowi tidak lagi mengingat janjinya.

"Presiden Jokowi semestinya selalu mengingat janjinya sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. 'Bagi kami almamater kuberjanji setia. Kupenuhi dharma bhakti tuk Ibu Pertiwi. Di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku. Kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara’,” ucap Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Koentjoro yang membacakan petisi.

Ia memaparkan. Sejumlah penyinpangan telah terjadi di rezim Jokowi.

"Pelanggaran etik di Mahakamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan, dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi," tuturnya

Kemudian pada 1 Januari 2024, sivitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) membacakan pernyataan sikap Indonesia Darurat Kenegaraan. Dipimpin langsung Rektor UII, Prof Fathul Wahid.

Fathul Wahif mengungkapkan, pernyataan sikap itu menyikapi perkembangan berbangsa dan bernegara Indonesia saat ini.

“Murni seruan moral anak bangsa yang tersadarkan bahwa bangsa Indonesia masih mempunyai daftar pekerjaan rumah yang sangat-sangat banyak,” ungkapnya.

(Arya/Fajar)