FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Mahfud MD enggan memberikan usulan mengenai tokoh yang dianggap layak menggantikannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Menurutnya, pemilihan tersebut merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

"Kalau siapa-siapa nama yang cocok menggantikan (saya, red), sama sekali saya hindari untuk bicara itu, karena itu sepenuhnya hak prerogatif presiden," bebernya, dikutip dari ANTARA.

"Hak prerogatif itu menyangkut profesionalisme dan menyangkut konstelasi politik yang diinginkan presiden," tambah Mahfud menjawab pertanyaan awak media saat jumpa pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Kamis, (1/2/2024)

Mahfud secara langsung mengundurkan diri dan menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden.

Presiden Jokowi mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama 4,5 tahun menjabat sebagai Menko Polhukam.

Mahfud juga menyampaikan permohonan maaf dan ucapan terima kasih. Meskipun tidak memberikan harapan kepada penggantinya, Mahfud membuka diri untuk memberikan wejangan jika diminta oleh yang baru.

Alasan utama pengunduran diri Mahfud adalah keikutsertaannya sebagai calon wakil presiden di Pemilu 2024 bersama Ganjar Pranowo.

Saat ini, Mahfud resmi tidak lagi menjabat setelah Keputusan Presiden tentang pemberhentiannya. (*)