FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sivitas akademika Universitas Gadjah Mada (UGM) memberi peringatan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi melalui Petisi Bulaksumur.

Mereka diantaranya termasuk guru besar, dosen, dan mahasiswa.

Petisi Bulaksumur itu dibacakan di Balairung UGM, Rabu, (31/1/2024). Dirangkaikan dengan Himne Gadjah Mada. Dari unsur mahasiswa diwakili Ketua BEM KM Gielbran M. Noor.

Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Koentjoro membacakan isi petisi itu yang berbunyi:

“Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada atau UGM.

Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam berbagai proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif pembenaran-pembenaran Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi.

Presiden Jokowi sebagai alumni semestinya berpegang pada jati diri UGM, yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dengan turut memperkuat demokrasi agar berjalan sesuai dengan standar moral yang tinggi dan dpat mencapai tujuan pembentukan pemerintahan yang sah demi melanjutkan estafet kepemimpinan untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

(Dilanjutkan dengan Himne UGM)

Presiden Joko Widodo semestinya selalu mengingat janji sebagai alumni Universitas Gadjah Mada.

Alih-alih mengamalkannya darma bakti almamaternya, dengan menjunjung tinggi Pancasila dan berjuang mewujudkan nilai-nilai di dalamnya, tindakan presiden Jokowi justru menunjukkan tindakan penyimpangan pada prinsip-prinsip moral demokrasi kerakyatan dan keadilan sosial yang merupakan esensi dari nilai Pancasila.

Karena itu melalui petisi ini, kami segenap Sivitas Akademik Universitas Gadjah Mada meminta, mendesak dan menuntut segenap aparat penegak hukum dan semua pejabat negara dan aktor politik yang berada di belakang presiden, termasuk presiden sendiri untuk segera kembali pada koridor demokrasi serta mengedepankan nilai-nilai kerakyatan dan keadilan sosial.

Kami juga mendesak DPR dan MPR mengangkat sikap dan langkah konkrit menyikapi berbagai gejolak-gejolak yang terjadi pada pesta demokrasi elektoral yang merupakan manifestasi demokrasi Pancasila untuk memastikan kedaulatan rakyat berlangsung dengan baik lebih berkualitas dan bermartabat.” (selfi/fajar)