PIKIRAN RAKYAT - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD bakal segera menyerahkan surat pengunduran diri langsung ke Presiden Jokowi. Sempat hanya niat, dia kini memantapkan hati untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini belum resmi berhenti dari jabatan sebagai Menkopolhukam. Surat pengunduran dirinya baru akan disampaikan setelah kembali dari Aceh.

"Hari ini saya mengatakan akan sampaikan surat pengunduran diri ke Presiden sepulang dari Aceh besok sore," kata Mahfud MD dalam diskusi publik 'Tabrak Prof' bersama generasi atau kaum muda Aceh, di MZ kopi Banda Aceh, Rabu 31 Januari 2024 malam.

Sebelumnya, dia mengungkapkan niat untuk mundur dari Kabinet Jokowi tapi masih menunggu arahan dari Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dia pun menyatakan mundur dari jabatan menteri setelah 4,5 tahun mengabdi karena alasan perbedaan politik, dan tidak ingin mengganggu jalannya pemerintahan.

"Karena pilihan politik yang berbeda, saya harus ke pinggir dulu agar saya tidak mengganggu pemerintahan dan agar saya juga tidak terganggu (sebagai cawapres)," tutur Mahfud MD.

Terkait kapan proses pergantian dan siapa penggantinya, dia menyatakan bahwa itu tergantung dari hasil pertemuan dengan presiden. Oleh karena itu, dia harus bertemu langsung dengan Presiden Jokowi perihal pengunduran diri sebagai Menkopolhukam, sekaligus sebagai etika dan rasa hormat terhadap Presiden.

"Saya perlu bertemu langsung Presiden sebagai bentuk etika, karena saya diangkat oleh Presiden dengan penuh kehormatan dan saya sangat menghormati beliau (Presiden Jokowi)," ujar Mahfud MD.

Ingin Jadi Contoh untuk Prabowo

Mahfud MD juga pernah mengungkapkan alasan mengapa berniat mundur dari jabatan Menkopolhukam. Padahal, Jokowi sudah teken aturan agar Menteri dan Kepala Daerah yang ikut kontestasi Pilpres 2024 tidak perlu mundur.

Salah satu alasannya adalah untuk memberikan contoh kepada bawahannya, yakni Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Dia mengaku ingin menjaga situasi, agar sebagai peserta Pilpres 2024 tidak seenaknya memanfaatkan fasilitas negara.

"Saya juga menjaga, menjaga apa? saya kan Menko, kalau pak Prabowo enggak mundur sebagai Menhan, sekarang aja kan banyak itu kalau dia ke daerah yang menjemput kan pejabat-pejabat daerah," kata Mahfud MD.

Dia menuturkan, penjemputan yang dilakukan oleh pejabat daerah tentu kemungkinan besar menggunakan APBN atau APBD. Hal itu seharusnya tidak dilakukan sebagai Capres-Cawapres.

"Saya ada di situ, saya akan tunjukan 'Saya ndak loh' jangan bilang begitu. Kalau anda begitu berlebihan, itu keterlaluan. Saya ndak loh, kalau keterlaluan saya juga ngomong," tutur Mahfud MD.

Dia menegaskan bahwa hadir ke satu daerah menggunakan pesawat tempur atau fasilitas negara lainnya tidak boleh dilakukan. Apalagi, sampai disambut oleh Gubernur dan kepala daerah lainnya.

"Di daerah-daerah itu ada beberapa Pangdam, gubernur, bupati yang dulu saya yang ngangkat. Bahkan masih menjadi staf saya sekarang, tapi saya bilang ke staf saya kalau saya ke daerah itu jangan hubungi dia. Nanti dikira saya ada hubungan karena dia staf saya," ujar Mahfud MD.

"Jangan hubungi Pangdam itu, karena dulu dia korpri saya. Jangan hubungi, kasihan dia bisa disikat itu. Saya bilang jangan beri tanda sedikit pun bahwa dia berhubungan dengan saya, kasihan dia. Kalau saya, saya bilang saya gak apa-apa," ucapnya menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Rhenald Kasali.***