JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI-P Aria Bima menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut Menteri Sosial Tri Rismaharini nantinya tidak bisa diatur sehingga tak dilibatkan dalam program pembagian bantuan sosial (bansos) .

Tak diajaknya menteri asal PDI-P itu pun dianggap semakin menegaskan bahwa pembagian bansos yang gencar dilakukan jelang pemilu hanya demi kepentingan politik belaka.

"Jangan-jangan ketakutan kalau sampai Bu Risma tidak bisa diatur bansos-bansos itu untuk kepentingan politik. Saya kira itu," ungkap Aria ditemui di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Baca juga: Istana Akui Jokowi Tak Ajak Mensos Saat Bagikan Bansos, Ini Alasannya

Oleh sebab itu, Aria memandang bahwa tidak dilibatkannya Risma saat Presiden Jokowi membagikan bansos di beberapa daerah, justru menjadi tanda tanya.

Pasalnya, ia masih mengingat bahwa Jokowi yang memilih Risma untuk membantunya di pemerintahan sebagai Mensos.

"(Risma) Pilihan Presiden langsung, ya. Ini saya sampaikan perlu ya, waktu itu presiden menyodorkan Ibu Risma, Ibu Mega setuju dan kerjanya bagus," kata Aria Bima.

Sehingga, dengan demikian Risma seharusnya dipandang layak dan cocok mengurusi persoalan sosial, termasuk membagikan bansos.

"Kecuali kalau Bu Risma kinerjanya enggak bagus, kecuali kalau ada standar kinerja yang jelek," imbuh Wakil Ketua Komisi VI DPR ini.

Baca juga: Hasto Ungkap Cerita Risma soal Suasana Kabinet Jokowi: Ada Unsur Ketidaknyamanan

Sebelumnya diberitakan, Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana mengakui Presiden Jokowi tidak mengajak Tri Rismaharini saat membagikan sejumlah bansos akhir-akhir ini.

Menurut Ari, bansos yang dibagikan Presiden akhir-akhir ini berkaitan dengan cadangan pangan.

Sehingga, Kepala Negara langsung melibatkan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional saat membagikan bansos.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya. Ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga (sekaligus) mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," jelas Ari di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Baca juga: Guyuran Bansos Jelang Pemilu, Anggaran Beda Tipis dari Masa Pandemi Covid-19

Saat ditanya lebih lanjut apakah ada kaitan dengan status Mensos Risma yang merupakan kader PDI Perjuangan (PDI-P), Ari membantahnya.

"Enggak. Enggak ada (karena) status kepartaian," tegasnya.

-. - "-", -. -