PEKALONGAN, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar meminta aparat penegak hukum bersikap netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Ia berharap, tak ada kriminalisasi yang dilakukan pada para kepala desa jelang kontestasi elektoral, 14 Februari mendatang.

“Maka kita minta, seluruh aparat negara harus netral, senetral-netralnya. Menjelang coblosan tidak boleh ada yang mengancam kepala desa. Kepala desa kepala desa tidak boleh dikriminalisasi,” ujar Muhaimin di Gedung Pertemuan Amanjiba, Krapyak, Pekaloangan, Selasa (30/1/2024) sore.

Baca juga: Anies dan Muhaimin Kampanye Akbar Bersama di Tegal

Menurutnya, langkah itu mesti ditempuh oleh aparat penegak hukum agar tidak memunculkan kecurigaan masyarakat bahwa pemerintah tengah melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Selain itu, pemerintah juga tak boleh menunjukkan keberpihakan pada salah satu pasangan calon (paslon) yang berkontestasi di Pilpres 2024.

“Semua proses hukum kepala desa hentikan kalau menjelang pemilu, sehingga tidak ada yang namanya abuse of power, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan,” tutur dia.

Baca juga: Cak Imin Sebut Ada yang Mengikutinya ke Magelang dan Bagikan Bansos

Sebelumnya, Cak Imin mendengar mendengar kabar bahwa banyak kepala desa (kades) mendapat ancaman kriminalisasi.

Pria yang karib disapa Cak Imin ini lantas menegaskan bahwa tidak boleh ada pemberantasan korupsi yang berdasarkan kriminalisasi.

Hal tersebut disampaikan Cak Imin usai menghadiri acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.

Awalnya, Cak Imin mengatakan pemberantasan korupsi harus ditegakkan dan lurus sesuai aturan.

Dia menekankan agar jangan sampai ada penegakkan korupsi berbau kriminalisasi.

"Saya mendapatkan kabar ada beberapa, banyak kepala desa sedang mengalami ancaman kriminalisasi, tindakan-tindakan seolah-olah pemberantasan korupsi," ujar Cak Imin.

-. - "-", -. -