PIKIRAN RAKYAT - Berikut ini penjelasan peran dan tugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) di TPS pada Pemilu 2024. Panwaslu memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

Masing-masing TPS, nantinya akan diawasi oleh satu orang pengawas pemilu. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Mengutip Perbawaslu, pengawas TPS itu dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan/Panwascam. Masing-masing di setiap TPS, pengawas TPS disediakan berjumlah 1 (satu) orang.

Baca Juga: Siapa Jackson Irvine? Top Skor Australia di Piala Asia 2023 yang Harus Diwaspadai Indonesia

Berikut Peran dan Tugas Panwaslu Pemilu 2024 di TPS:

• Pencegahan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan;

• Pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu atau Pemilihan;

• Pengawasan pergerakan hasil penghitungan suara;

• Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan;

• Penyampaian laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu atau Pemilihan kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan di TPS, Pengawas TPS dapat melakukan:

• Koordinasi dengan Pengawas TPS yang masih dalam 1 (satu) wilayah kelurahan/desa atau nama lain;

• Koordinasi dengan Pengawas TPS di luar wilayah kelurahan/desa atau nama lain;

• Konsultasi kepada Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL;

• Konsultasi kepada Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL

• Koordinasi dan konsultasi yang dimaksud tersebut dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pengawasan Pemilu atau Pemilihan dan/atau untuk kepentingan penyelesaian permasalahan dalam pengawasan Pemilu atau Pemilihan.

• Dalam hal Pengawas TPS melakukan koordinasi, dilakukan setelah mendapatkan izin dari Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL.

• Sementara itu, dalam hal Pengawas TPS berhalangan akibat dikenai sanksi atau akibat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, maka Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan dengan berdasarkan rekomendasi dari Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis agar tugas, wewenang, dan kewajiban Pengawas TPS dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.***