FAJAR.CO.ID -- Aksi walk out dilakukan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi saat Duta Besar (Dubes) Israel untuk Amerika Serikat dan PBB Gilad Erdan menyampaikan pendapatnya dalam open debate Dewan Keamanan (DK) PBB terkait krisis Israel-Palestina di New York, Amerika Serikat, Rabu (24/1/2024) waktu setempat.

Sebelum meninggalkan ruangan, Retno dalam pidatonya menyatakan kembali sikap Indonesia yang menentang keras agresi Israel di Jalur Gaza. Retno juga mendesak untuk segera dilakukan gencatan senjata secara permanen.

Menlu meninggalkan ruangan bersama dengan sejumlah diplomat dari negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pada kesempatan yang sama, Retno mengatakan, Indonesia menolak keras pernyataan PM Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina setelah perang berakhir. Dia menilai, pernyataan tersebut sangat berbahaya dan tidak dapat diterima karena mengonfirmasikan tujuan Israel sesungguhnya, yaitu menghilangkan Palestina dari peta dunia.

"Akankah dewan ini tinggal diam menghadapi niat tersebut?” ujarnya mempertanyakan sikap DK PBB.

Menurut Retno, ini adalah debat terbuka DK PBB ketiga mengenai Gaza dalam tiga bulan terakhir. Indonesia pun selalu hadir sebagai salah satu perwujudan konsistensi komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina.

”Dalam pernyataan di DK PBB tadi saya ingatkan bahwa DK PBB memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, dan bukan untuk menoleransi perang apalagi genosida,” ungkapnya setelah mengikuti debat.

Retno juga mempertanyakan mengenai resolusi PBB yang dibuat khusus untuk Palestina yang telah diadopsi dan dilaksanakan. Mengingat banyak resolusi yang dilanggar terkait Palestina, tetapi tidak pernah ada sanksi kepada para pelanggar.

”Ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?” ungkapnya.

Di sisi lain, Retno mendesak adanya penyediaan ruang untuk mengatasi situasi kemanusiaan di Gaza, memulai upaya rekonstruksi pascakonflik, dan proses solusi dua negara. Termasuk, upaya Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator untuk membuka jalan bagi pengiriman bantuan kemanusiaan di Gaza.

”Palestina juga harus segera diterima sebagai anggota penuh PBB. Ini penting agar dapat segera dimulai proses yang adil dan seimbang untuk mewujudkan solusi dua negara serta mencegah kekejaman lebih jauh oleh Israel,” jelasnya.

Penghentian pasokan senjata ke Israel juga diminta dilakukan. Pasalnya, setiap senjata yang dikirim ke Israel dinilai dapat digunakan untuk membunuh rakyat sipil yang tidak bersalah. (bs-sam/fajar)