JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai, kinerja kabinet pemerintah tidak bakal terganggu meski Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mundur dari jabatannya.

Sebab, Presiden Joko Widodo segera menunjuk pelaksana tugas atau menteri definitif untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Mahfud kelak.

"Tentu pasti akan dijabat atau ditunjuk menteri yang definitif yang tahu persis persoalan yang terkait dengan polhukam, karena itu saya kira tidak akan terlalu mengganggu," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Semarang, Jumat (26/1/2024).

Baca juga: Relawan Ganjar-Mahfud Laporkan Jokowi ke Bawaslu soal Salam 2 Jari dari Mobil Presiden

Walaupun demikian, Ma'ruf tidak mau mencampuri mengenai siapa yang bakal menjadi Menko Polhukam pengganti Mahfud jika mengundurkan diri karena itu merupakan hak prerogatif presiden.

"Nanti Presdien akan mempertimbangkan, apa memang perlu menko baru atau sementara dijabat saja sampai akhir, itu hak prerogatif presiden yg menentukan saya kira," kata dia.

Ma'ruf pun mengaku tidak mempermasalahkan keputusan Mahfud mundur dari kabinet karena menurutnya itu merupakan hak setiap orang.

"Saya kira seperti dikatakan Presiden, kala seseorang mau mundur kan memang haknya ya, artinya tidak ada masalah," ujar Ma'ruf.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud mengakui bahwa ia bakal mundur dari jabatan menko polhukam.

Baca juga: Mahfud Anggap Dinasti Politik Lazim, Bermasalah jika Merekayasa dan Menunggangi Hukum

Mahfud mengamini pernyataan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud di Semarang, Selasa (23/1/2024).

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Namun, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.

-. - "-", -. -