PIKIRAN RAKYAT - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo ikut merespons terkait pernyataan kontroversial Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia mempersilakan Jokowi untuk berkampanye jika memang sudah menyampaikan niatnya secara publik.

Ia juga mempersilakan para menteri untuk memihak dan ikut aktif dalam rangkai agenda kampanye di Pilpres 2024. Menurut Ganjar, Jokowi sudah transparan mengenai kabinet yang 'diperbolehkan' tinggalkan netralitas.

"Ya, silakan saja karena beliau sudah menyampaikan itu," ujar Ganjar di Stadion Golo Dukal, Langke Rembong, Manggarai, NTT, Jumat, 26 Januari 2024.

Ganjar membenarkan bahwa perihal itu memang hakikatnya tak melanggar peraturan perundangan. Namun, baginya, pernyataan dan sikap Jokowi dapat memicu risiko besar dalam proses demokrasi bangsa ini.

"Secara regulasi tidak melanggar, hanya memang ketika situasinya mungkin agak berbeda, semua akan membandingkan (dengan pernyataan presiden, dulu) pada saat kami di-briefing gubernur, kepala daerah semua harus netral," ucap Ganjar.

"Akan tetapi, kondisi ini akan mengambi risiko besar pada demokratisasi dan demokrasi yang akan berjalan," katanya, menambahkan.

Baca Juga: Prabowo Sebut Agenda Kampanye Jokowi Berpegang pada Aturan: Sudah Diatur Semuanya

Beda Respons Anies dan Prabowo

Pernyataan Jokowi dinilai Anies Baswedan, perlu dikaji dan diverifikasi oleh ahli hukum tata negara (HTN/TN).

"Saya minta ahli hukum tata negara untuk memverifikasi apakah itu (pernyataan) sesuai dengan ketentuan hukum yang ada," kata calon presiden nomor urut 1 itu, dalam agenda kampanye di Padang, Kamis, 25 Januari 2024, dikutip dari Antara.

"Jadi, ketika kemarin Bapak Presiden menyampaikan, saya minta pakar hukum tata negara untuk memverifikasinya. Ini bukan persoalan benar atau salah. Tapi ini sesuai aturan hukum atau tidak," ucap dia.

Beda dengan Anies, Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menyalahi aturan apa pun jika memang hendak ikut kampanye di Pilpres 2024.

Menanggapi polemik yang timbul, Prabowo menyoroti ketentuan presiden berkampanye dalam undang-undang. Menurutnya, hal itu sudah tertuang jelas serta diatur dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Jika Jokowi pada akhirnya memutuskan untuk terlibat aktif dalam kampanye, maka, imbuhnya, tak ada pencederaan hukum. Justru, kata dia, itu tandanya Jokowi bersandar pada peraturan perundangan.

“Saya kira sudah ada diskursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang pada itu saja,” kata Prabowo menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Jumat, 26 Januari 2024. ***