JAKARTA, JITUNEWS.COM-  Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal presiden boleh berpihak dan berkampanye dalam pemilu 2024.

Sekretaris Jenderal (Sekjend) Komite Independent Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, Kaka Suminta menilai pernyataan Presiden Jokowi akan membuat kondisi politik di Indonesia menjadi rancuh dan membahayakan demokrasi di Indonesia.

"Pernyataan Presiden Jokowi tentunya akan membahayakan demokrasi karena itu akan berdampak kepada pejabat lainnya seperti Menteri, Kepala Daerah dan lainnya ikut memihak dan kampanye terang-terang kepada salah satu pasangan capres," kata Kaka kepada awak media, Kamis (25/1/2024).

Waspadai Sabotase Rekapitulasi Suara Pemilu, ICT Institute: Keamanan IT KPU Harus Diperkuat

Kaka menjelaskan, bahwa Presiden adalah presiden, bukan milik parpol tetapi sebagai pemimpin negara yang harus bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia.

"Pak Jokowi itu sebagai presiden bukan milik parpol, tetapi sebagai kepala negara yang harus bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia , maka tidak boleh memihak apalagi ikut kampanye salah satu calon presiden," ucap Kaka.

Menurut Kaka, Jokowi harus mengambil cuti atau melepaskan jabatannya sebagai presiden jika mau ikut kampanye, karena hal itu akan mengganggu demokrasi Indonesia.

"Ya Pak Jokowi harus ambil cuti atau mundur dari jabatan presiden kalau mau ikut kampanyekan salah satu capres," ungkapnya.

Dia menduga adanya politik dinasti yang dibuat Jokowi untuk menggunakan kekuasaan para pejabat negara dan fasilitas negara untuk memenangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024.

"Ya ada dugaan politik dinasti yang dibuat Jokowi dengan menggunakan kekuasaan , fasilitas negara dan melalui para pejabat negara untuk menangkan salah satu calon presiden pada pemilu 2024," tegasnya.

Selain itu, dia menegaskan bahwa jika Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur.

"Kalau Jokowi sengaja ikut dalam kampanye dan memihak salah satu capres di Pilpres 2024, maka akibatnya akan berdampak pada demokrasi Indonesia yang akan hancur," pungkasnya.

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Pengamat: Terang Benderang Melanggar Undang-Undang