PIKIRAN RAKYAT - Ketua Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (THN AMIN) Ari Yusuf Amir akan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pernyataannya yang menyebut Presiden dan Menteri boleh berkampanye dan memihak pasangan calon tertentu dalam Pilpres 2024.

Ari menyebut Jokowi seharusnya yang menjaga kestabilan politik di Indonesia. Ia menyesalkan pernyataan Jokowi tersebut.

"Dengan statemen terang-terangan seperti itu tentunya akan membuat dampak yang tidak baik bagi stabilitas politik kita," kata Ari, yang dikutip pada Kamis, 25 Januari 2024.

Ari menyebut bahwa netralitas aparat pemerintah sedang dibutuhkan saat ini untuk menjaga kestabilan politik. Dia menilai bisa timbul kekacauan apabila TNI dan Polri berpihak ke salah satu paslon.

Baca Juga: Kendaraan Umum dari Stasiun Banjar Langsung ke Pangandaran Bakal Ditambah untuk Menunjang Wisatawan

"Bagaimana anda bisa bayangkan kalau seandainya nanti ASN, TNI, Polri itu berpihak ke salah satu paslon lalu paslon yang lain tidak meyakini tidak percaya dengan mereka, bagaimana mereka menjaga ketertiban sosial di masyarakat," ucap Ari.

Terkait pernyataan Jokowi soal keberpihakan, Ari mengaku sudah membuat analisa hukum dan sudah disampaikan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Lebih lanjut Tim Hukum Nasional AMIN lanjut Ari sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.

"Kami akan memberikan pendapat hukum kami,analisa hukum kami, kepada Bawaslu dan silakan Bawaslu untuk menyikapi nanti," ujar Ari.

Baca Juga: Ucapan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye Disorot Media Asing, Disebut Picu Kontroversi

"Nanti tinggal sikapnya KPU dan Bawaslu mengambil sikap bagaimana," ucapnya.

Di sisi lain, Ari mencontohkan dalam pembagian bantuan sosial (bansos) tidak bisa dipisahkan kapasitas menteri dan Jokowi. Keduanya kata dia membagi bantuan dalam kapasitas sebagai apa.

"Jadi demi untuk kestabilitasan politik ketenangan kita dalam pemilu ini supaya damai baik kami harapkan agar keputusan pak Jokowi ini secara tegas dia lakukan bahwa beliau harus mengundurkan diri," ucapnya.

Sebelumnya Jokowi menyebut bahwa Presiden boleh ikut kampanye. Jokowi menyebut jabatan yang dipegang selain pejabat publik adalah juga pejabat politik sehingga boleh saja berpolitik. Hal tersebut disampaikan Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim, Jakarta, Rabu, 24 Januari 2024.

"Presiden tuh boleh loh kampanye, Presiden boleh memihak, boleh. Kami ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa berpolitik nggak boleh, boleh. Menteri juga boleh," ucapnya.***