Sentimen
Positif (66%)
24 Jan 2024 : 16.19
Informasi Tambahan

Kasus: HAM

Partai Terkait

Ganjar Minta Mahfud Mundur, Hasto PDIP: Kepentingan Bangsa di Atas Segalanya

24 Jan 2024 : 16.19 Views 11

Pikiran-Rakyat.com Pikiran-Rakyat.com Jenis Media: Nasional

Ganjar Minta Mahfud Mundur, Hasto PDIP: Kepentingan Bangsa di Atas Segalanya

PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto merespons soal saran calon presiden (capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo kepada calon wakilnya, Mahfud MD agar mundur dari jabatan sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menko Polhukam).

Menurut Hasto, saran Ganjar kepada Mahfud itu sejalan komitmen PDI Perjuangan yang lebih mementingkan kepentingan bangsa di atas segalanya.

"Kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meski ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat Ibu kan stabilitas pemerintahan itu sangat penting," katanya kepada wartawan pada Selasa, 23 Januari 2024.

Baca Juga: Ganjar Sarankan Pejabat Negara Mundur Jika Maju Pilpres 2024: Termasuk Pak Mahfud MD

Hasto menegaskan bahwa rakyat adalah pemegang kekuasaan. Komitmen PDI Perjuangan pun, katanya, adalah menjaga konstitusi.

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara. Bukan sekadar ambisi per orangan," ujarnya.

"Ambisi kekuasaan gampang, dengan diperpanjang masa jabatan presiden PDIP akan mendapatkan manfaat, tapi yang dilakukan kan menjaga konstitusi, menjaga demokrasi, menjaga kedaulatan rakyat," sambung Hasto.

Ganjar Sarankan Mahfud Mundur

Sebelumnya, Ganjar menyoroti soal peserta Pilpres 2024 yang tidak mundur dari jabatan sebagai pejabat negara. Menurutnya, hal itu berpotensi terjadinya conflict of interest.

"Seorang yang sekarang menjabat di jabatan publik, apalagi di level menteri itu mundur atau tidak. Gubernur, bupati, wali kota, mundur atau tidak. Semua di jabatan publik, ketika keputusannya tidak dan diperbolehkan, maka ada potensi conflict of interest," katanya pada Selasa, 23 Januari 2024.

Ganjar pun menyoroti banyaknya pejabat yang mencalonkan diri dalam Pemilu 2024 justru memanfaatkan fasilitas negara untuk melakukan kampanye.

"Kan rakayt bisa nilai itu, maka kita sedang mengambil risiko itu. Maka saya sarankan mundur, ubahlah aturan, termasuk Pak Mahfud," tutur dia.***

Sentimen: positif (66.6%)